Kebakaran Hutan dan Lahan

Jawaban Jusuf Kalla Ketika Dikritik soal Penanganan Karhutla oleh Perdana Menteri Malaysia

Minggu, 29 September 2019 18:44 WIB

TribunnewsWiki

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menjawab kritikan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak berdiam diri dalam mengatasi persoalan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Kalla mengatakan kepada awak media di New York bahwa pemerintah Indonesia telah berbuat banyak untuk mengatasi kebakaran hutan.

Bahkan menurutnya, upaya pemerintah mengatasi karhutla adalah yang terbesar yang pernah dilakukan.

"Indonesia sudah mengerahkan 40 helikopter dan 40 pesawat untuk mengurangi itu (kebakaran hutan), terbesar dalam upaya operasi kita," ujar Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan.

Kendati demikian, JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, mengingatkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia banyak disebut disebabkan pembakaran untuk pembersihan lahan.

Namun menurutnya, hal itu tetap tidak lepas dari faktor alam, yakni angin yang membawa kabut asap sampai ke negara tetangga.

"Korban terbesar (kebakaran hutan) adalah Indonesia, juga penduduk Indonesia. Tapi bahwa itu arah angin mengarah ke Malaysia, bagaimana kita kontrol?"

"Kita tidak ada maksud untuk itu kan? Bahwa anginnya ke barat atau ke timur," kata JK.

Mahathir sayangkan pemerintah Indonesia tolak bantuan Malaysia

Pernyataan JK tersebut menanggapi kritik yang sempat dilontarkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Mahathir sempat mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia menolak tawaran bantuan dari Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan.

Menurut Mahathir, hal itu lantaran sistem dunia saat ini yang membuat dunia memaksa negara tropis untuk bertindak mengatasi kebakaran hutan.

"Anda bisa menyalahkan Indonesia. Anda bisa mengkritik mereka. Tetapi mereka tidak akan bertindak apa pun dalam mengatasi kabut asap," ujar Mahathir saat itu.

"Jadi saya pikir sistem tidak mengizinkan kita untuk melakukan intervensi dari kebijakan internal negara lain," tambahnya.

Perdana menteri berusia 94 tahun itu mengatakan akan tiba masa di mana kebakaran hutan dan kabut asap meresahkan dunia dan PBB akan menyerukan bahwa itu bukan lagi isu domestik.

Menanggapi penolakan bantuan dari Malaysia, JK mengingatkan bahwa Indonesia sempat punya pengalaman menerima bantuan Malaysia.

"Dulu juga pernah pengalaman bahwa bantuannya tidak seberapa. Jangan lupa juga bahwa ada perusahaan Malaysia yang beroperasi di Sumatera dan Kalimantan," kata JK.

"Tapi yang terpenting isunya bahwa kita tidak bisa menjamin arah angin, bahwa kebakaran itu korbannya Indonesia yang paling tinggi. Sama juga dengan oksigen yang bagus, kita tidak bisa melarang bahwa itu mengarah ke barat atau ke timur," tambah JK.

JK juga menegaskan, meski efek karhutla sudah semakin mengkhawatirkan, namun pemerintah Indonesia menurutnya masih sanggup untuk mengatasi hal itu.

"Jadi mari kita usaha sama-sama. Sama juga seperti kebakaran negara tetangga, tapi kita masih sanggup mengatasi hal itu. Bahwa efekya sekarang tinggi, tidak ada yang menyangkal yang seperti itu," tambah wapres.

Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai kebakaran hutan di Indonesia selama berlangsungnya Sidang Umum PBB.

Disampaikan JK, agenda pertemuan PBB kali ini juga tidak membahas sejumlah bencana alam yang terjadi di negara-negara lain, seperti banjir di AS atau kebakaran hutan di California. (TribunnewsWIKI/Widi Hermawan)