TribunnewsWiki

Indonesia Corruption Watch Heran kepada Presiden Joko Widodo

Rabu, 25 September 2019 13:07 WIB
TribunnewsWiki

TRIBUN-VIDEO.COM - ICW atau Indonesia Corruption Watch mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mencabut UU KPK hasil revisi.

Padahal revisi UU KPK tersebut mendapatkan protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Tama S Langkun peneliti ICW heran terhadap sikap Jokowi yang memberikan usulan pengesahan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan ditunda, namun tidak dengan UU KPK.

Padahal UU tersebut sama-sama ditolak masyarakat.

"Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita juga. Kan kalau kita bicara problem-problem mendasar kan hampir mirip, kenapa kemudian hanya KPK yang kemudian diteruskan sedangkan yang lain-lain itu enggak diteruskan?" kata Tama di Gedung ACLC KPK, Selasa (24/9/2019).

Tama memberikan penilaiannya terhadap diteruskannya UU KPK hasil revisi merupakan bentuk kekhawatiran banyak pihak termasuk DPR dan pemerintah.

Bagi DPR dan pemerintah, KPK merupakan lembaga yang berbahaya.

Hal ini dikarenakan KPK akan tetap bekerja dengan menggelar operasi tangkap tangan bahkan menetapkan seorang menteri menjadi tersangka, walaupun KPK diserang dari berbagai sisi.

"Jadi semangat yang saya lihat, ini bukan upaya menegakan hukum, tetapi lebih ke upaya bagaimana membuat KPK semakin kecil dan semakin tak berdaya," ujar Tama.

Sebelumnya diberitakan, Kurnia Ramadhana Peneliti Indonesia Corruption Watch memberikan kritik kepada sikap Joko Widodo yang menolak tuntutan untuk mencabut UU KPK.

Kurnia menyebutkan jika sikap Jokowi yang berjanji akan memperkuat pemberantasan korupsi hanya bersifat semu.

Pada Senin (23/9/2019), Jokowi memberikan pernyataan untuk menolak tuntutan mencabut UU KPK yang disampaikan dalam berbagai aksi.

Joko Widodo memberikan kepastian tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini sudah berkali-kali terjadi. Sikap yang menunjukkan ketidakberpihakan pada pemberantasan korupsi. Pertama, Jokowi langsung menyerahkan nama-nama capim KPK yang kita pandang bermasalah. Soal revisi UU KPK, ia punya waktu 60 hari tetapi langsung setuju. Kini saat ada opsi Perppu, Jokowi kembali menolak,” kata Kurnia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019) siang.

Dirinya menyayangkan sikap Jokowi yang menolak mencabut UU KPK saat berbagai elemen melakukan aksi di beberapa wilayah Indonesia.

"Padahal aksi tersebut bukanlah aksi tanpa argumentasi yang jelas. Di mana beberapa legislasi yang disetujui oleh pemerintah dan DPR tersebut benar-benar mengebiri demokrasi, khususnya terkait KPK dan pemberantasan korupsi," paparnya.

Dirinya juga menambahkan jika sikap Jokowi menunjukkan komitmen anti korupsi pada pemerintahan di eranya belum terbukti.

“Janji-janji yang selama ini diucapkan hanya halusinasi belaka. Karena sudah jelas banyak tokoh bicara ini, tapi rasanya Jokowi tak menganggap penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,” kata Kurnia.

Solusi yang dapat dilakukan hanya melalui jalur konstitusional yaitu judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Beberapa lembaga termasuk ICW siap untuk mengajukan judicial review ke MK.

“Kami (ICW) meyakini MK akan dibanjiri judicial review Undang-Undang KPK,” katanya.

Jika hal ini terjadi harusnya pihak pemerintah dan DPR malu.

“Kalau sampai seperti itu, harusnya mereka malu karena kualitas legislasi yang mereka buat dengan serampangan dan dalam waktu yang tak panjang memiliki kualitas buruk hingga harus dilakukan uji materi di MK,” ujar Kurnia.

ICW saat ini masih melakukan evaluasi mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang.

Namun Kurnia menghimbau agar masyarakat tidak kehilangan fokus terhadap semua isu karena kemunculan isu mengenai revsi UU KPK.

“Dari mulai isu RKUHP, proses pemilihan Pimpinan KPK, pembahasan revisi UU KPK, dan undang-undang permasyarakatan. Ini menjadi benang merah untuk mengonfirmasi ada niat buruk dari pemerintah dan DPR untuk mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalur lambat. Sementara, sekarang ini sudah cepat dengan hadirnya KPK,” kata Kurnia.

“Kita pandang semua legislasi ini penting. Sehingga konsentrasi harus fokus ke semua isu. Karena di setiap regulasi yang dibahas DPR, ada pasal-pasal yang diduga akan mengebiri demokrasi, mengancam kebebasan berpendapat dan terkait isu korupsi,” lanjut dia.

(TribunnewsWiki/Sekar)

Artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki dengan judul ICW Heran pada Jokowi, RUU Lain Ditolak, Namun UU KPK Tidak Dicabut

ARTIKEL POPULER:

Baca: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Tegaskan Pengesahan RUU Ditunda: Kami Sadar Tidak Mungkin Sepihak

Baca: Demo Tolak RUU KUHP dan KPK, Kawasan Stasiun Palmerah Berubah Jadi Lautan Mahasiswa

Baca: Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI Tolak Pengesahan RUU KUHP

 

TONTON JUGA:

Editor: Purwariyantoro
Video Production: Panji Yudantama
Sumber: TribunnewsWiki
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved