Mahasiswa Berdebat dengan Kapolsek Metro Menteng di Thamrin, Saat Diadang Demo di Bundaran HI

TRIBUN-VIDEO.COM -  Aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk Reformasi Jilid II di Jakarta pada Senin (15/6/2026) sepat diwarnai ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi sempat terlibat adu mulut hingga saling dorong saat berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), lokasi yang kembali dilarang menjadi titik unjuk rasa.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis, terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI, PMII, dan sejumlah organisasi lainnya, tetap menyuarakan aspirasi meski tertahan di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Bahkan, pedemo sempat berdebat dengan Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang terlihat memimpin anggota untuk menahan massa aksi tersebut.

Terlihat, massa aksi berteriak, menunjuk hingga mendorong AKBP Braiel dan anggota polisi lainnya yang sudah membuat barikade agar massa aksi tidak menerobos ke Bundaran HI.

Baca juga:  Demo Cipayung Menggugat di DPR Sempat Memanas, Bentangkan Spanduk Tuntut DPR RI Bersikap

"Tolong buka, buka ini jalannya. Kita ingin ke Bundaran HI," teriak massa dari pengeras suara yang di bawa.

Namun, AKBP Braiel hanya meminta kepada masyarakat agar tidak melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran HI sambil mengangkat tangan dan memeragakan namaste.

"Iya mohon maaf, kami hanya melayani saudara-saudara, kita hanya mengayomi," ucap AKBP Braile

"Mengayomi yang mana? Kita cuma ini dibuka. Jangan kepung kami. Cepat buka," ucap massa yang lain.

"Iya kita fasilitasi, tapi kita putar balik lewat belakang terus kita ke kawasan Monas," jelas AKBP Braiel.

"Tidak bisa, kita mau lewat," jelasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa "11+9 tuntutan" yang mencakup isu ekonomi, pendidikan, agraria, hak asasi manusia, hingga penolakan sejumlah kebijakan pemerintah.

11 Tuntutan Mendesak
- Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
- Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
- Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
- Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
- Cabut UU Polri.
- Hentikan pembangunan batalyon teritorial TNI.
- Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
- Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
- Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
- Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.
- Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

Selain itu, aliansi ini juga menyuarakan 9 tuntutan umum yang meliputi isu agraria, pendidikan, hak asasi manusia, dan demokrasi, yakni:

- Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
- Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
- Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
- Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
- Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
- Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
- Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
- Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!