Demo Mahasiswa Disebut Jadi Alarm Serius bagi Pemerintah, Kepercayaan Publik Menurun?

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengatakan aksi demonstrasi mahasiswa dan pengemudi ojek pada Jumat (12/6/2026) merupakan alarm serius bagi pemerintah.

Andreas menilai, peringatan keras ini muncul di tengah tren menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Ini adalah alarm serius untuk pemerintah," kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, jika aspirasi ini tidak segera direspons dengan perbaikan kebijakan, ia khawatir gelombang protes dapat meluas.

"Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh," ujarnya.

Andreas menegaskan, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut dia, unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang murni tanpa rekayasa.

"Demonstrasi Jumat, 12 Juni, merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine (murni), diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek," ucap Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti substansi tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

Ia menilai tuntutan-tuntutan tersebut sangat sederhana namun langsung menyentuh persoalan riil yang tengah dihadapi masyarakat bawah saat ini.

Tuntutan tersebut di antaranya mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), serta mengevaluasi dan merevisi program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai menyedot porsi terlalu besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain isu ekonomi, massa juga menyuarakan penolakan keras terhadap pelibatan aparat pertahanan di ranah sipil.

"Massa menolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi, yang merupakan buah perjuangan Reformasi 1998," tegas Andreas.

Ia pun meyakini bahwa suara para demonstran di jalanan adalah cerminan suara mayoritas rakyat Indonesia saat ini.

Tantangan utamanya, kata dia, kini berada di tangan pemerintah, apakah bersedia menindaklanjuti keluhan tersebut atau sebaliknya.

"Pertanyaannya, apakah tuntutan ini merupakan ekspresi kehendak rakyat, jawabannya pasti ya. Karena situasi itulah yang dialami rakyat saat ini. Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak?" tanya Andreas.

Baca: Adik Sarwendah & Giorgio Antonio Kompak Hina Pendukung Ruben Onsu: Otak Ga Nyampe

Baca: Teror Pelacak! PDIP Kecam Temuan Alat Pelacak di Mobil Eks Ketua BEM UGM, Polisi Didesak Usut Tuntas

Dua Titik Demo di Jakarta
Pada Jumat (12/6/2026) sejumlah mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah.

Di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, mahasiswa yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa harus menghadapi blokade aparat keamanan di kawasan Jalan MH Thamrin.

Massa mahasiswa pun tak bisa merangsek ke kawasan Bundaran HI akibat ketatnya blokade aparat keamanan.

Hingga akhirnya mereka bubar sekira pukul 18.00 WIB.

Dalam aksi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, mahasiswa mengajukan 5 tuntutan, di antaranya:

Meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran APBN.
Menuntut penurunan harga BBM dan harga kebutuhan pokok.
Meminta pemerintah memberhentikan program-program populismenya seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Mawar Putih.
Menuntut penghentian militerisme di ranah sipil.
Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan dan menyadari kekeliruan yang telah terjadi.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Elite PDIP: Aksi Demo Mahasiswa Jadi Alarm Serius Bagi Pemerintah