DPR Sebut Jebolnya Keuangan BPJS Bukan Hanya karena Iuran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi IX DPR RI f-Golkar, Muhammad Sarmuji mendesak pemerintah mencari penyebab utama defisit BPJS sebelum menaikkan iuran BPJS.

Pemerintah juga diminta menghitung berapa defisit akibat kurangnya iuran premi peserta BPJS.

Ia menilai jebolnya keuangan BPJS tidak hanya disebabkan oleh kurangnya iuran premi peserta BPJS.

Namun, juga terdapat faktor lain berupa kecurangan dari pihak rumah sakit dan peserta mandiri yang menunda pembayaran premi.

"Kenaikan kalau bisa yang rasional dan tidak boleh terlalu membebani kenaikannya. Penyebabnya dulu diatasi," ucap Sarmudji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia juga menyoroti data BPJS yang masih bermasalah.

Sarmuji mengungkapkan, ketika dirinya mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Padahal, seharusnya itu diperuntukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

"Saya saja dapat PBI, tapi saya mengundurkan diri. Salah satu faktornya, (data penerima PBI) mungkin yang harus diselesaikan oleh Pemerintah," ungkapnya.

Kendati demikian, Sarmuji tidak memberikan pernyataan yang tegas, berapa seharusnya nilai kenaikan yang ideal iuran premi peserta BPJS.

Ia hanya menginginkan kenaikan iuran tidak membebani masyarakat dan tidak menambah defisit BPJS yang tiap tahun semakin kronis.

"Kami belum bisa justifikasi angka nya berapa, kita tanya Pemerintah dulu berapa yang benernya disebabkan oleh kurangnya iuran. Masalah kecurangan, ada peserta yang tidak membayar Iuran. Itu semua harus diselesaikan dulu," pungkasnya.(*)