Soroti Konflik di Papua, Menteri HAM Natalius Pigai Ajak Semua Pihak Ciptakan Perdamaian

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengajak seluruh pihak, baik TNI, kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga masyarakat, untuk bersatu menciptakan perdamaian di Papua.

Natalius Pigai merespons sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua termasuk baku tembak di Kembru di Kabupaten Puncak.

Dalam kesempatan tersebut, Pigai mengungkapkan sebanyak 15 warga sipil tewas dan tujuh warga mengalami luka-luka dalam serangan yang terjadi di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026.

Pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai atensi serius karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan menjadi “bom waktu” yang mengancam integritas negara jika dibiarkan tanpa kejelasan hukum.

Kementerian HAM telah mengikuti perkembangan kasus ini secara hati-hati dengan mengumpulkan informasi dari pemerintah daerah hingga berbagai sumber lainnya.

Baca: Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka, Guntur Romli: PDIP Sudah Larang Kadernya Bisnis MBG

Pigai menegaskan, upaya menciptakan Papua yang damai merupakan kebijakan besar negara yang harus diputuskan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, bukan tanggung jawab satu institusi atau kementerian semata.

Penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh membutuhkan keputusan politik yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, parlemen, partai politik, serta tokoh-tokoh nasional.

Dirinya juga menolak anggapan bahwa penyelesaian konflik dapat dibebankan kepada satu pihak tertentu, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat keamanan seperti TNI dan Polri.

“Jangan kepala batu. Sama, duduk bareng bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua, semua komunitas mau tentara, mau OPM, KKB mau masyarakat Papua satu bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai. Itu pandangan saya," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, dikutip dari Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa keran kejelasan hukum harus dibuka agar bisa mendapatkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban.

(Tribun-Video.com/Pos-Kupang.com)