Hasto: Indonesia Berubah Menjadi Negara Otoriter Populis pada Periode Kedua Jokowi

TRIBUN-VIDEO - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan Indonesia berubah menjadi negara otoriter populis pada masa pemerintahan periode kedua Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik," kata Hasto dalam amanatnya, Senin.

"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," ujarnya menambahkan. 

Hasto menjelaskan, pada periode kedua Jokowi, sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan justru diubah wataknya agar tunduk pada kekuasaan.

Hal ini, kata dia, tercermin ketika aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi sekadar alat mobilisasi elektoral sekaligus pelindung bagi elite penguasa.

"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDIP meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," ucap Hasto. 

Hasto menuturkan, berbagai kasus kriminalisasi politik hukum yang terjadi saat itu, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat di tengah masyarakat. 

Ia menegaskan, tanpa supremasi hukum, tidak akan pernah ada bangunan politik yang kokoh maupun sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran rakyat.

"Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," ujarnya.

 Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!