Kata LPDP soal Dugaan WNI Manipulasi Riset di Denmark, Benarkan Penerima Beasiswa

TRIBUN-VIDEO - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan manipulasi riset yang menyeret nama salah satu alumninya dalam konferensi internasional International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark.

Sosok Prihantini yang ramai diperbincangkan di media sosial karena diduga terlibat dalam pemalsuan riset dipastikan pernah menerima beasiswa LPDP.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M Lukmanul Hakim mengatakan berdasarkan pengecekan awal data internal, Prihantini tercatat sebagai alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studinya pada 2022.

"Berdasarkan pengecekan awal data internal, yang bersangkutan atas nama Prihantini tercatat sebagai alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2022," kata Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi M Lukmanul Hakim, seeprti dikutip dari Kompas.com, Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, LPDP menegaskan masih melakukan penelaahan lebih lanjut terkait informasi yang beredar, termasuk melakukan verifikasi data dan fakta yang relevan.

Kasus dugaan manipulasi riset ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan adanya pemalsuan identitas dan dugaan fabrikasi data ilmiah dalam forum internasional tersebut.

LPDP menegaskan tetap menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika akademik serta tidak menoleransi pelanggaran dalam aktivitas ilmiah.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan WNI yang terlibat dalam kasus pemalsuan riset di ke luar negeri bukan merupakan dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia.

WNI tersebut diduga melakukan pemalsuan identitas dan fabrikasi data riset terorganisir, salah satunya dalam konferensi ilmiah ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia," kata Brian dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Meski begitu, Brian mengatakan kasus tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap ekosistem riset nasional.

Kemdiktisaintek, kata Brian, saat ini terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya.

Termasuk pendalaman terhadap status para WNI, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia.

"Kami memahami bahwa kasus seperti ini dikhawatirkan dapat berdampak pada persepsi internasional terhadap integritas peneliti Indonesia. Karena itu, integritas akademik harus menjadi fondasi utama ekosistem pendidikan tinggi dan riset kita," ujarnya.

Brian menegaskan praktik fabrikasi data, falsifikasi, maupun penyalahgunaan afiliasi akademik tidak dapat dibenarkan dalam dunia pendidikan tinggi dan penelitian.

Dirinya meminta publik tetap melihat persoalan secara proporsional. 

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak peneliti, dosen, mahasiswa, dan inovator yang bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi standar etik dan integritas ilmiah.

"Kasus yang melibatkan segelintir pihak tidak boleh menutupi capaian dan kerja keras komunitas ilmiah Indonesia secara keseluruhan," katanya.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!