Video Menkopolhukam Tindak Tegas Kasus Rasisme Papua, Wiranto: Kita Proses Hukum

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, proses hukum berlaku bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana, termasuk yang memicu aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan keterangan pers bersama tokoh-tokoh Papua terkait kondisi Papua-Papua Barat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Pagi tadi saya mengecek di Jawa Timur, misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya 5 orang diskorsing, termasuk Danramil seorang mayor dan satu Babinsa. Danramil dan Babinsa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI sedangkan 3 lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman," kata dia.

"UU ITE, penghasutan, ujaran kebencian," tambahnya.

Wiranto pun mengatakan, orang-orang yang melakukan perusakan di Papua, pun akan diproses hukum.

Sebab, kata Wiranto, pemerintah telah menjalankan tugasnya.

Ia pun menyebut, saat ini pemerintah tidak mencari-cari siapa yang membuat kesalahan.

Namun, Wiranto menegaskan, pemerintah akan hadir untuk memberikan solusi.

"Kita bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari kesalahan, baik perorangan, kelompok, ataupun institusi. Tidak mencari kesalahan," ungkap Wiranto.

"Tetapi mencari solusi, solusi apa yang terbaik agar suasana panas ini bisa segera redam, suasana yang panas ini bisa tenang kembali, dengan demikian setelah tenang nanti kita bisa berpikir ke depan apa yang harus kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi," ujarnya.

Bentuk Satgas Segera

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Presiden Jokowi segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani krisis politik di Papua yang berujung rusuh di sejumlah kota.

“Saya mendesak Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden,” ujar Mardani, kepada Tribunnews.com, Jumat (30/8/2019).

Karena menurut Ketua DPP PKS ini, satgas harus segera melakukan pendekatan kemanusiaan dalam upaya diplomasi mencari titik temu penyelesain krisis.

“Menurut saya, krisis di Papua yang terjadi sekarang adalah titik kulminasi (puncak) dari masalah sosial, ekonomi dan krisis kepecayaan diri yang dirasakan warga papua selama ini,” ujarnya.

Selama ini pendekatan pemerintah menangani krisis di Papua masih lebih menggunakan pendekatan keamanan ketimbang menggunakan pendekatan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang.

Karena itu menurutnya, perlu upaya pendekatan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang.

Ia mengatakan papua adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Penanganan krisis di Papua dan Papua Barat harus melalui pendekatan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang karena Papua adalah merah putih,” tegasnya.

Ia berharap juga Satgas Krisis Papua bisa melakukan dialog langsung kepada aktor-aktor yang menyulut krisis ini melalui pendekatan humanistik.

“Pak JK punya pengalaman menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan Ambon. Saya yakin berdasarkan pengalaman beliau itu, bisa memimpin Satgas menyelesaikan masalah di Papua sesegera mungkin,” ujar Mardani.

Selain itu, mardani mengatakan perlunya solusi pemekaran daerah sebagi upaya mendasar pemerataan pembangunan masalah ekonomi-sosial di Papua.

“Saya mengusulkan pemekaran Propinsi Papua menjadi 7 Propinsi bagian dengan memberikan pelayanan sepenuh hati kepada Papua agar terus bangkit” kata Mardani. (*)

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Wiranto Ancam Akan Proses Hukum Oknum Militer dan Sipil di Kasus Rasisme Papua

ARTIKEL POPULER:

Baca: Video Menkopolhukam Wiranto Pastikan Jokowi ke Papua Sebut Akan Bawa Kebaikan

Baca: Video Menkopolhukam Wiranto Ungkap Papua Barat Kondusif, Masih Proses Negosiasi Penenangan

Baca: Menkopolhukam Lakukan Kunjungan Kerja ke Manokwari, Wiranto: Kami Menyalami Saudara Kita

TONTON JUGA: