Soal Polemik Nobar Pesta Babi, Guru Besar Hukum UGM Minta Negara Jawab Pakai Data Bukan Represif

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengkritisi tindakan pembubaran paksa nonton bareng film bertajuk Pesta Babi, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, negara harus menjawab film tersebut dengan data dan penjelasan bukan dengan tindakan represif.

Baca: Sikap Keras Koalisi Masyarakat Sipil soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi, Singgung Konstitusi

Alasannya, film Pesta Babi dinilai berisi angka, data dan analisis.

Sehingga negara harus membantahnya dengan data tandingan yang sama validnya.

Film itu dinilai menawarkan analisis data yang menarik dan tidak terdapat bantahan.

Baca: [FULL] Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan TNI, Pakar: Harusnya Tetap Tayang selama Tak Langgar Hukum

Masyarakat pun menjadi semakin tertarik dan penasaran dengan film dokumenter tersebut.

Ia mengingatkan tentang kebebasan berekspresi merupakan hak dasar warga negara.

Zainal khawatir jika negara hanya mengambil kesimpulan sepihak terkait isi film itu.

Apalagi jika sampai pada penghilangan karya tanpa melakukan analisis dan memberi jawaban yang memadai kepada publik.

Baca: Guntur Romli Kritik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Ada Keserakahan Bersembunyi Dibalik Regulasi

Ia pun menyayangkan langkah aparat yang memilih jalan represif.

Menurutnya, cara-cara penanganan semacam itu hanyalah sebuah kebodohan berganda.

Bahkan, ia mengingatkan anomali massa jika suatu hal semakin dilarang maka akan membuat orang semakin penasaran. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kritik Pembubaran Film Pesta Babi, Zainal Arifin Mochtar: Tindakan Represif Itu Kebodohan Berganda