Mojtaba Khamenei Deklarasi Perintah Baru: Lanjut Perang Lawan Pasukan Musuh termasuk Amerika Serikat

TRIBUN-VIDEO.COM - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, disebut telah mendeklarasikan perintah baru.

Di mana, Mojtaba memberikan instruksi agar pasukan bersenjatanya melanjutkan operasi melawan pasukan musuh, termasuk Amerika Serikat (AS) sekaligus sekutunya.

Mengutip Tribunnews dan Al Mayadeen pada (11/5), perintah baru ini diumumkan seusai Mojtaba Khamenei melakukan pertemuan dengan Kepala Komando Pusat Militer Iran, Ali Abdollahi pada Minggu (10/5/2026).

Selama pertemuan, Mojtaba menyampaikan apresiasi atas keberanian dan kemampuan Angkatan Bersenjata Iran.

Merujuk pada bimbingannya sebelumnya selama perang agresi yang dilakukan oleh AS dan rezim Israel.

Bahkan, Pemimpin Tertinggi juga mencatat bahwa hal itu telah membawa mereka pada apa yang disebutnya "kemenangan yang luar biasa" dan mencegah musuh mencapai tujuan mereka.

Mojtaba Khamenei juga mengeluarkan arahan baru dan berwawasan ke depan yang bertujuan untuk memastikan kelanjutan operasi dan memperkuat respons yang tegas dan efektif terhadap musuh.

Senada, televisi pemerintah Iran menyebut Khamenei memberikan “arahan dan panduan baru untuk melanjutkan operasi menghadapi musuh”.

Namun, otoritas Iran tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk operasi yang dimaksud.

Sebatas informasi akhir, pertemuan tersebut menjadi sorotan karena Mojtaba Khamenei belum banyak tampil di publik sejak ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menggantikan ayahnya.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Keluarkan Perintah Baru: Lanjutkan Perang Lawan AS

Baca: Rangkuman Konflik AS-Iran: Putin Bocorkan Rahasia Iran soal Nuklir, Mojtaba Bangkit Susun Strategi

Baca: Mojtaba Kembali Perkuat Pertahanan Iran, Susun Strategi Militer Baru Binasakan Musuh dengan Tegas

#MojtabaKhamenei #Iran #AmerikaSerikat #Perang #Militer #TimurTengah #BreakingNews #ConflictUpdate #IranVsUSA #Geopolitik