Gagal Bertemu Rudy Masud, Massa Aksi 214 Bakar Sampah dan Lempari Kantor Gubernur Kaltim

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Hingga Selasa (21/4/2026) petang massa masih bertahan di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Mereka menolak untuk membubarkan diri meski telah melewati batas waktu.

Meski polisi sudah melakukan imbauan lewat pengeras suara, namun massa tak menghiraukan.

Adapun sejumlah aparat kepolisian yang bersiaga di depan kantor gubernur mulai membentuk barikade menggunakan tameng.

Baca: Pergerakan Massa Demonstrasi ke Kantor Gubernur Kaltim Rudy Masud, seusai Orasi di Gedung DPRD

Polisi kemudian menggunakan water canon untuk membubarkan massa dan memadamkan api.

Sementara massa melempari petugas dan area kantor gubernur menggunakan sejumlah benda.

Sebelumnya, massa aksi perlahan menjebol kawat berduri yang mengelilingi kantor gubernur.

Mereka kemudian merangsek masuk ke sisi pagar kantor gubernur sehingga berhadapan langsung dengan aparat keamanan.

Baca: Wartawan Dilarang Meliput di Dalam Area Kantor Gubernur Kaltim saat Massa Aksi Demo Rudy Masud

Massa sejak siang tadi menantikan kehadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji yang dikabarkan berada di dalam kantor.

Hingga petang ini, Rudy maupun Seno belum menemui massa aksi.

Sehari sebelumnya, Rudy mengaku bahwa dirinya akan berkantor seperti biasa saat aksi demo berlangsung.

Rudy juga memastikan aktivitas di lingkungan Pemprov Kaltim tak akan dihentikan.

Namun saat ditanya mengenai kemungkinan menemui massa, Rudy mengatakan hal tersebut tergantung kondisi di lapangan.

Baca: Massa Mulai Padati Islamic Center Samarinda Jelang Aksi Demo Kebijakan Kontroversial Gubernur Kaltim

Sebagai informasi, aksi 21 April yang digagas oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini membawa tiga tuntutan.

Pertama adalah audit kebijakan anggaran ini berkaitan soal pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp 25 miliar yang dinilai tak mendesak.

Kedua pemberantasan korupsi, kolusim dan nepotisme (KKN).

Ketiga, optimalisasi pengawasan DPRD, massa meminta para wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak pada rakyat.

(TribunVideo.com)