Pemerintah Bakal Libatkan Penerima Bansos PKH jadi Pengelola Koperasi Desa Merah Putih

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menerima kunjungan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).

Pertemuan tersebut terkait pelibatan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ferry mengatakan, para penerima manfaat PKH tersebut akan dilibatkan dalam pengelolaan dan operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya akan membuka peluang kerja bagi sekitar 15 hingga 18 orang penerima manfaat PKH.

Targetnya didirikan sekitar 80 ribu kopersi di seluruh Indonesia.

Di lain sisi, Kantor Staf Presiden menemukan puluhan ribu lahan untuk program Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih bermasalah dan belum memiliki status hukum yang jelas.

Temuan ini memicu kekhawatiran terkait risiko audit serta hambatan dalam proses pembiayaan program nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, mengungkapkan bahwa berdasarkan verifikasi terbaru pada April 2026, status lahan menjadi kendala utama dalam pengembangan infrastruktur gerai koperasi.

Ia menegaskan perlunya langkah untuk memastikan legalitas aset yang digunakan.

Qodari mengatakan, meskipun puluhan ribu lokasi telah teridentifikasi, sebagian besar di antaranya dilaporkan belum memiliki status clean and clear.

Banyak koperasi yang menempati lahan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga menghambat proses pembangunan fisik gerai.

Dari total target yang direncanakan, Qodari mencatat adanya ketimpangan antara jumlah lahan yang teridentifikasi dengan pembangunan yang telah rampung.

Hingga saat ini, baru sebagian kecil dari puluhan ribu titik tersebut yang benar-benar siap beroperasi secara fisik.

Dari total 83.000, koperasi yang sudah memiliki lahan sebanyak 50.000, 34.000 sedang dibangung, dan 4.000 yang sudah selesai 100 persen.

KSP sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan secara inkognito di beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Hasilnya menunjukkan bahwa program ini maish terganjal isu lahan, permodalan, serta model bisnis yang belum matang.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!