Terkini Daerah
Tak Terima Disebut Mantan Napi, Wakil Bupati Lebak Walk Out dari Acara Halalbihalal ASN Pemda
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, relasi antara kepala daerah dan wakilnya seharusnya menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif.
Namun, dalam praktiknya, konflik antara keduanya kerap terjadi dan menjadi fenomena berulang di berbagai daerah.
Dari perspektif nasional, konflik ini tidak sekadar persoalan personal atau politik lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam sistem desentralisasi Indonesia.
Konflik antara kepala daerah dan wakilnya baru-baru ini juga terjadi di Kabupaten Lebak, Banten.
Acara halalbihalal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya berlangsung khidmat justru diwarnai ketegangan antara Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati, Amir Hamzah.
Insiden tersebut terjadi di tengah berlangsungnya sambutan resmi di hadapan para pegawai pemerintah daerah di Pendopo Bupati Lebak, Senin (30/3/2026).
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dibuat murka oleh pernyataan tak mengenakkan dari Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya.
Suasana kian memanas tatkala Habsi mengungkit status masa lalu Amir sebagai mantan narapidana dalam sambutannya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sosok Amir Hamzah, Wabup Lebak Murka ke Bupati Gegara Disinggung Status Mantan Narapidana
Program: Local Experience
Editor: Akmal Khoirul Habib
#localexperience #shortvideo #indonesia #viral #halalbihalal #wakilbupatilebak #lebak #banten #mantannapi #ASN #pemda #kepaladaerah #bupatilebak
Video Production: Akmal KhoirulHabib
Sumber: Tribunnews.com
LIVE UPDATE
Menteri LH: Pemerintah bakal Percepat 2 Proyek Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik di Banten
Jumat, 27 Maret 2026
Local Experience
Mengenal Lebih Dekat Suku Baduy, Penduduk Asli Dari Pegunungan Kendeng
Kamis, 26 Maret 2026
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.