Terkini Nasional

Sejumlah LSM Minta Perlakuan Represif Terhadap Warga Papua Dihentikan

Selasa, 20 Agustus 2019 23:47 WIB

Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mendesak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat Papua.

Pernyataan itu disampaikan melihat dugaan tindakan persekusi dan rasisme serta penghalangan penyampaian pendapat terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Hal itu yang kemudian dirasa menjadi pemicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD.

Sejumlah perwakilan LSM sepakat bahwa aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat sebagai reaksi atas kejadian di Jawa Timur adalah eskalasi dari rasa jenuh atas perlakuan represif yang diterima mereka selama ini.

"Pertama kami meminta Presiden Indonesia dan Kapolri untuk menjamin warga Papua bebas dari perlakuan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif serta menjamin pemenuhan hak-hak warga Papua untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat," ucap Koordinator KontraS Yani Andriyani dalam pembacaan sikap di Kantor KontraS, Kwitang, Senen, Jakpus, Selasa (20/8/2019).

Kedua, para perwakilan LSM tersebut mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap warga Papua seperti yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Tak terkecuali bagi aparat kepolisian sendiri yang diduga melakukan hal-hal tersebut terhadap warga Papua dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami juga mendesak kepolisian untuk tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap warga Papua," tegasnya.

Dan yang ketiga mereka mendesak Komnas HAM menjalankan tugas sekaligus wewenangnya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kejadian di Surabaya dan Malang yang menjadi pangkal kemarahan warga di Bumi Cendrawasih.

Ada puluhan LSM yang sepakat untuk menyatakan sikap tersebut antara lain AMAN, AJAR, Asosiasi Kreasi Seni Perempuan, Imparsial, INFID, AII, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, Greenpeace, JATAM, JSKK, KIARA, KPA, LeIP, Perempuan Mahardika, PUSAKA, PSHK, Purplecode Collective, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Perlindungan Insani, YLBHI, Youth Proactive, Peace Women Across The Globe Indonesia, dan VIVAT Indonesia.(*)