4 Pernyataan Gubernur dan Wali Kota terkait Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat

TRIBUN-VIDEO.COM - Kota Manokwari, Papua Barat, dilanda kerusuhan.

Kerusuhan terjadi di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pagi.

Mengutip dari siaran Kompas TV, warga menggelar aksi membakar ban bekas dan meletakkan ranting pohon di sejumlah ruas jalan dalam kota Manokwari.

Dirangkum Tribunnews dari Kompas TV dan Kompas.com, berikut 4 pernyataan Gubernur dan Wali Kota terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat:

1. Keterangan Gubernur Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyebutkan Pemerintah Provinsi Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan aparat keamanan terkait angkut paksa terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Lukas mengatakan pihaknya akan menghargai tindakan aparat keamanan selama dilakukan secara proporsional dan profesional, serta adil.

Mengutip dari Kompas.com, Lukas juga meminta pada aparat keamanan agar tidak membiarkan tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh kelompok atau individu yang bisa melukai hati masyarakat Papua.

"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," ujar Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/08/2019).

Ia menyayangkan tindakan rasis oknum aparat dalam upaya penangkapan mahasiswa tersebut, terlebih terjadi saat Kemerdekaan HUT ke-74 RI.

"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," terang Lukas.

"Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," tambah dia.

2. Keterangan Wagub Papua Barat

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan pihaknya tengah melakukan negosisasi dengan pemimpin aksi.

Seperti yang dilaporkan kontributor Kompas TV, Budy Setiawan, Lakotani menyebutkan ia sudah berkoordinasi dengan kapolda dan panglima TNI untuk bertemu pemimpin aksi agar situasi tenang.

"Kami sedang mencari jalan untuk bertemu dengan pimpinan aksi," terang Lakotani.

Hingga pukul 08.00 WIT, akses Jalan Yos Sudarsi di perempatan lampu merah Sanggeng, Jalan Trikora Wosi, dan beberapa tempat lain masih diblokade warga.

3. Gubernur Jawa Timur minta maaf

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Papua melalui sambungan telepon dengan Gubernur Papua.

Diketahui, Khofifah telah menghubungi Gubernur Papua untuk minta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur yang memicu kerusuhan di Manokwari.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.

Mohammad Lakotani juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.

Para pendemo tersebut menuntut adanya permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang dianggap rasis.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.

4. Wali Kota Malang minta maaf

Tak hanya Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Malang, Sutiaji juga turut meminta maaf kepada seluru warga Papua terkait persekusi terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).

Dikutip dari Tribun Jatim, Terungkap penyebab kerusuhan saat demonstrasi AMP adalah karena warga Malang melakukan penghadangan.

Saat itu, massa aksi AMP berniat long march menuju Balai Kota Malang namun dihadang oleh sekumpulan warga hingga terjadilah saling lempar batu.

"Kemarin ada insiden kecil antara warga Papua dan masyarakat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu diluar sepengetahuan kami," tutur Sutiaji, Senin (19/8/2019).

Sutiaji juga menyayangkan tindakan warganya yang menghadang massa aksi AMP tersebut.

Menurutnya, hal itutidak semestinya dilakukan, sebab menyampaikan pendapat di ruang piblik adalah hak segala bangsa dan dilindungi Undang-Undang.

"Seharusnya biarkan saja mereka jalan ke Balai Kota dan menyampaikan pendapat. Apakah itu makar atau tidak, itu bukan ranah masyarakat dan kami untuk menentukan," katanya.

Sutiaji menjamin tidak ada opsi pemulangan terhadap mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Malang. Selain itu, ia juga berjanji tindakan persekusi tidak kembali terjadi.

"Tidak pernah ada opsi pemulangan. Jangankan warga Papua, warga negara mana saja berhak mencari ilmu di Kota Malang. Kota ini sangat terbuka bagi siapapun," tutupnya kepada Tribun Jatim.

(TribunnewsWiki.com/Panji Yudantama)

Artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki dengan judul: 5 Fakta Kerusuhan di Manokwari, Kronologi hingga Gubernur Jatim serta Wali Kota Malang Minta Maaf

ARTIKEL POPULER:

Baca: Video Permintaan Maaf Khofifah terkait Kerusuhan di Manokwari: Itu Bukan Suara Jatim

Baca: Merespon Kerusuhan di Manokwari, Presiden Jokowi: Memaafkan Itu Lebih Baik

Baca: Kerusuhan di Manokwari, Pendemo Bakar Gedung DPRD Kota Sorong

TONTON JUGA: