PAN Usul Pimpinan MPR 10, OSO: 100 Juga Boleh

Rabu, 14 Agustus 2019 10:07 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) angkat bicara mengenai usulan Fraksi PAN agar pimpinan MPR 10 orang untuk menampung 9 fraksi dan satu perwakilan DPD.
Menurut Oesman Sapta, pimpinan MPR boleh berjumlah berapapun asalkan mendapat persetujuan DPR dan DPD.

"Ya mau jadi 100 juga boleh asal semua setuju," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/8/2019).

Yang paling penting kata Oesman Sapta jumlah pimpinan MPR tidak melanggar undang-undang. Artinya menurut Ketua Umum Hanura itu, jangan penambahan pimpinan MPR dilakukan, baru pembentukan payung hukumnya menyusul.

"Jadi jangan keputusan dulu baru nentuk UU. Jadi kalau UU sudah disetujui baru diakomodir pelaksanaaannya," katanya.

Selain itu menurut Oesman Sapta jangan sampai usulan penambahan pimpinan MPR hanya bertujuan untuk mengakomodir semua fraksi di parlemen. Karena akan terkesan bahwa penambahan kursi pimpinan MPR hanya untuk bagi bagi jatah kekuasaan.

"Kalau bagi-bagi jatah ya saya engga tahu ya gimana ya, tanyakan ke rakyat deh. Jadi ya begitulah," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan yang berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (12/8/2019).

Menurut Saleh , MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Sehingga di MPR tidak ada kelompok koalisi dan oposisi.

"Karena yang ditekankan di MPR adalah NKRI,"katanya.

Ia menambahkan MPR sangat berbeda dengan DPR dan DPD. MPR tidak ditekankan seperti DPR yang memiliki fungsi fungsi politik seperti pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

"MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan", katanya.

Musyawarah mufakat menurut Saleh merupakan perwujudan demokrasi Pancasila. Hal itulah menurutnya yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini, dengan rekonsiliasi kebangsaan seperti yang diinginkan semua pihak. Rekonsiliasi tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya sekat-sekat di MPR RI.

"Kalau respon ini bisa diterima, berarti tidak perlu lagi ramai-ramai memperebutkan kursi pimpinan MPR. Paling menentukan ketuanya saja yang perlu dimusyawarahkan dan semua terakomodir," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR. Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR. Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi. Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Reporter: Taufik Ismail
Videografer: Taufik Ismail
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved