DPR RI Bereaksi! Desak Pemerintah Indonesia Lawan Aksi Koboi Amerika Tangkap Presiden Venezuela

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) wajib menentang segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar kedaulatan negara lain.

Hal tersebut merespons soal penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Legislator PDIP itu meminta Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

Baca: Guru Besar UI: Prabowo Berpeluang Jadi Mediator AS-Venezuela, Beliau Sangat Terlibat Masalah Dunia

"Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” kata dia.

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Dengan begitu, kata dia, penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” papar TB Hasanuddin.

Baca: Seusai Tangkap Maduro, Trump Belum Mau Pemilu, Sebut Venezuela Harus Patuh Dulu kepada Hukum

Peristiwa tersebut juga memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi Indonesia, yakni bagaimana Amerika melalui kedigdayaannya bisa mengerahkan pasukan asing bisa dengan mudahnya menangkap presiden di negara lain.

"Begitu mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” pungkas TB Hasanuddin.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro (63) dan istrinya telah ditangkap oleh otoritas AS.

Penangkapan tersebut dalam sebuah operasi besar yang terjadi di Caracas pada dini hari, Sabtu (3/1/2026).

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota Komisi I DPR Minta Indonesia Menentang Langkah AS yang Tangkap Presiden Venezuela

# Donald Trump # Nicolas Maduro # Presiden Venezuela # DPR RI