Penetapan Ibu Kota Negara, Jokowi Tinjau Kalimantan Paling Strategis

TRIBUN-VIDEO.COM, PENAJAM -Dukungan penuh atas pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tidak hanya datang dari Gubernur Kalimantan Utara saja akan tetapi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pun angkat bicara, siap mendukung adanya Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati PPU, Abdul Gafur Masud menyebut rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selama ini, kata Abdul Gafur Masud, Kalimantan Timur selalu menyumbang Rp 500 triliun ke APBN namun yang kembali hanya Rp10 triliun.

Angka tersebut sangat sedikit sebab sebagai salah satu lumbung anggaran negara sudah sepatutnya mendapat jatah lebih.

"Karena itu, jika ingin dapat banyak harus pindahkan ibukota ke sini, Kalimantan Timur," tutur Abdul Gafur Masud kepada Tribunkaltim.co pada Senin (29/7/2019).

Sosok Abdul Gafur Masud yang merupakan politikus Partai Demokrat itu menyatakan, dukungan rencana Presiden Joko Widodo melakukan pemindahan ibu kota Indonesia
dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dan sebaiknya memilih di Kalimantan Timur.

Kata Abdul Gafur Masud, kesempatan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Baru tak datang dua kali.

Karena itu, tegas Abdul Gafur Masud, tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebab Benua Etam Kalimantan Timur sudah sangat siap.

Sebagai daerah terdekat, Penajam Paser Utara siap menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

"Kalau pemerintah pusat ingin pindah, kami akan siapkan lahan, 40 ribu hektare hingga 100 ribu hektare. Jika negara minta, kami tak bisa menolak," tutur Abdul Gafur Masud.

Mengenai daerah penyangga Ibu Kota Baru, pengamat Ekonomi Unmul Samarinda, Aji Sofyan menyatakan Kabupaten Penajam Paser Utara paling siap di antara yang lainnya.

Selain dekat dengan rencana kawasan Ibu Kota Baru, yakni Bukit Soeharto, Penajam Paser Utara juga punya banyak sumber daya pendukung.

Salah satunya ialah sanggup sediakan ratusan ribu hektare (ha) lahan.

Sementara dua kota terdekat dengan kawasan Bukit Soeharto adalah Samarinda dan Balikpapan.

Sayangnya, kedua daerah tersebut sudah padat dengan pembangunan dan warganya.

"Makanya Penajam Paser Utara kami undang ke seminar nasional ini," terangnya.

Sementara, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo lantaran sudah menetapkan Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Baru bagi Indonesia.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kajian dari Bappenas.

Mengenai lobi-lobi yang dilakukan oleh daerah pesaing itu merupakan hal lumrah.

"Lobi itu untuk yang kalah, pemenang biasa-biasa saja," sebutnya kemudian tersenyum.

Bagaimanapun juga, kata dia, pemindahan ibu kota Indonesia serta jutaan jiwa ke daerah lain itu bukan perkara gampang.

Harus dipastikan semuanya terlebih dahulu, itu sebab kajian matang harus benar-benar dilakukan.

Belum lagi dampak positif dan negatif yang terjadi jika ibu kota jadi dipindah.

"Ditunggu saja kajian dari Bappenas," ucapnya.

Pemerintah tampaknya semakin serius menjalankan skenario pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Dua nama akhirnya mengerucut, yakni Kalimatan Timur dan Kalimantan Tengah.

Nah, Presiden Joko Widodo akan menentukan Ibu Kota Baru pengganti DKI Jakarta pada Agustus mendatang.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pun mengebut kajian pemindahan ibu kota Indonesia yang sedianya dirampungkan akhir Juli ini agar rencana pembangunan bisa dimulai pada 2021.

Teka-teki, calon lokasi pusat pemerintahan, Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia yang baru mulai terungkap.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas menyatakan Ibu Kota Baru nantinya akan dipindah ke Pulau Kalimantan.

Alasannya, sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di Ibu Kota Baru ada di Kalimantan.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia sudah pasti akan ke Pulau Kalimantan.

Di mana pun ibukota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

Ibukota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris.

Seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan.

Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.

Rencananya Kementerian PPN Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," kata Rudy, Senin (29/7/2019).

Sarana utilitas yang dibutuhkan Ibukota Negara terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik , jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibukota negara antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Selain itu fasilitas publik yang juga dibutuhkan terdiri dari rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa) dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan Ibu Kota Baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Bappenas menegaskan bahwa pemerintah ingin pemindahan ibu kota Indonesia diupayakan dengan pembiayaan sendiri dan meminimalisasi penggunaan utang.

Penggunaan utang kemungkinan disiapkan untuk kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan pemindahan ibu kota Indonesia.

Tentu saja Presiden Joko Widodo memastikan Ibukota Indonesia dipindah ke Pulau Kalimantan.

Namun, kepastian provinsi akan diumumkan pada bulan Agustus esok.

April lalu menjadi awal penentuan terkait kepastian kepindahan ibukota. Presiden Joko Widodo memutuskan pada rapat terbatas jika Ibu Kota Baru Indonesia pindah ke luar Jawa.

"Presiden memilih alternative ketiga, yaitu memindahkan Ibukota ke Luar Jawa," ujar Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas.

Meski begitu belum diputuskan secara resmi pulau mana yang akan dihendaki untuk menaungi Ibu kota Baru Negara Indonesia.

Ada beberapa opsi diantaranya Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Namun, pilihan ini mengerucut ke Kalimantan, mengingat Pulau tersebut berada di tengah Indonesia.

Ada tiga kota yang menjadi alternative lokasi Ibu Kota Baru.

Yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dan terakhir Bukit Soeharto, Kalimantan Timur.

Sejauh ini sudah tiga alternatif daerah yang lahannya siap untuk menjadi ibu kota baru.

Ada yang 80.000 hektare, 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare.

"Lahan seluas itu lebih dari cukup, mengingat DKI Jakarta sendiri memiliki luas sekitar 66.000 hektare," ujarnya beberapa waktu lalu.(*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Penajam Paser Utara Paling Siap jadi Penyangga Bagi Ibu Kota Baru RI, Bupati PPU Mendukung Penuh

ARTIKEL POPULER:

Baca: Jokowi Bagikan 1 Ribu Sertifikat Tanah di Samosir, Hujan Deras dan Kuis Ikan Lagi

Baca: Jokowi dan Iriana Tiba di The Kaldera, Galamping Mewah dengan Panorama Danau Toba

Baca: Malam-malam, Jokowi Tinjau Dermaga Muara di Tapanuli Utara

TONTON JUGA: