Kasus Memanas! Kuasa Hukum Roy Suryo Serang Komisi Reformasi Polri Soal Mediasi Ijazah

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kuasa Hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin memberikan kritikannya kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, buntut adanya tawaran mediasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Tawaran mediasi bagi kubu Roy Suryo Cs dengan Jokowi ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie sebagai hasil atas audiensi yang dilakukan di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Namun nyatanya kubu Roy Suryo Cs menolak mentah-mentah tawaran mediasi dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini.

Bahkan Ahmad Khozinudin meminta Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto itu fokus saja mengurus dan mengawasi institusi Polri.

Bukan malah ikut campur dalam mengurus kasus ijazah palsu Jokowi.

"Kepada Tim Reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri."

"Baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi," kata Ahmad Khozinudin dalam konferensi persnya di Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025), dilansir Kompas TV.

Baca: KURSI HAMPIR MELAYANG! Detik-Detik Politisi PDIP dan PKB Nyaris Adu Jotos di Rapat Paripurna

Baca: Adab Santun Prabowo ke HB X: Perintah Paspampres Bukakan Pintu, Celingukan Minta Sultan di Sisinya

Lebih lanjut Ahmad Khozinudin mengingatkan Komisi Reformasi Polri bahwa salah satu hal yang perlu dikoreksi dari Polri adalah kriminalisasi yang kerap dilakukan anggota Polri.

Kriminalisasi ini juga yang dinilai Ahmad Khozinudin berakibat pada penetapan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa sebagai tersangka.

"Dan salah satu legacy institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah, klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan statusnya menjadi tersangka," jelasnya.

Ahmad Khozinudin menekankan, kasus ijazah palsu Jokowi ini tidak boleh dihentikan di tengah jalan.

Agar nantinya kasus ini bisa benar-benar selesai dan tidak diwariskan kepada generasi selanjutnya.

"Jadi sekali lagi jangan lencengkan, atau jangan jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu."

"Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat, tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh diwariskan kepada generasi selanjutnya," tegas Ahmad Khozinudin.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Roy Suryo Kritik Komisi Reformasi Polri: Fokus Urus Institusi Polri, Bukan Ijazah Jokowi