Banyak Ditolak! Heboh Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Aktivis Reformasi Buka Suara

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN.VIDEO.COM - Upaya pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan, termasuk di kalangan aktivis reformasi.

Adian Napitupulu, tokoh yang ikut memperjuangkan tumbangnya Soeharto pada 1998, menilai tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru.

Baca: Kala Gerakan Masyarakat Sipil Geruduk Kemenbud: Soeharto Dalang Tragedi 1965!

Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara.

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Baca: BELA SOEHARTO? Fadli Zon Sebut Sang Presiden Tak Terbukti Terlibat Genosida 1965: Syarat Terpenuhi

Ketika pembangunan disebut sebagai alasan pemberian gelar, Adian menolak klaim tersebut.

Ia mencontohkan pelanggaran kebebasan pers dan hak petani. Banyak media dibredel, dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis.

Organisasi jurnalis, buruh, dan pemuda dibatasi pada satu wadah tertentu, sementara sistem partai politik hanya dibatasi dua partai ditambah Golongan Karya.

Ia juga menekankan catatan pelanggaran HAM yang luas selama rezim Soeharto, mulai dari peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, dan lain-lain.
Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan lain pun menurutnya menjadi bukti bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Adian Napitupulu: Jangan Beri Gelar Pahlawan pada Soeharto