486 Tokoh Tolak Keras Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Surat Dikirim ke Istana dan Prabowo

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebanyak 486 tokoh dari berbagai elemen dan latar belakang mulai dari aktivis, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional oleh negara kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Para tokoh ini juga mengirimkan surat penolakan mereka ke Istana Negara dan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penolakan usul gelar pahlawan untuk Soeharto terus meluas.

Diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyerahkan berkas 40 nama usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Beberapa nama yang tercantum dalam berkas tersebut, adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh buruh Marsinah.

Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi.

Gus Ipul mengatakan, usulan nama-nama ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini.

Gus Ipul menjelaskan, tahap pengusulan nama-nama ini berawal dari masyarakat serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan mendapat penolakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW Almas Sjafrina menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto berarti sama saja mengampuni semua praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di era Orde Baru.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyatakan Soeharto memang memiliki posisi penting dalam sejarah Indonesia, tetapi hal itu tidak serta-merta menjadikannya layak disebut pahlawan.

Ia mengatakan, alasan yang kerap digunakan oleh pihak yang mendukung wacana tersebut adalah keberhasilan Soeharto menjaga stabilitas politik dan ekonomi selama masa pemerintahannya.

Menurut Usep, pembelaan semacam itu keliru karena kondisi stabil yang dimaksud justru dibangun di atas pembungkaman politik dan praktik kekuasaan yang tertutup.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi di masa Orde Baru tidak sepenuhnya murni hasil kebijakan Soeharto, melainkan ditopang oleh faktor eksternal dan utang luar negeri.

Kebijakan subsidi yang membuat harga bahan bakar dan kebutuhan pokok tampak terjangkau, lanjutnya, juga dibangun di atas fondasi ekonomi yang rapuh.

Terbaru 486 tokoh dari berbagai elemen dan latar belakang mulai dari aktivis, akademisi.

Mereka menyoroti terjadi pelanggaran berat HAM semasa Soeharto yang masih belum terselesaikan hingga KKN

Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan Reporter Tribunnews.com, terkait konferensi pers penolakan gelar pahlawan Prabowo di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025),

Saksikan tayangan LIVE UPDATE lengkapnya hanya di Kanal YouTube Tribunnews!