Aksi Demo Ribuan Guru Madrasah di Monas, Wakili 7 Provinsi untuk Tuntut Kesejahteraan Pendidik

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ribuan guru honorer dari madrasah swasta dilaporkan akan melakukan aksi demo besar-besaran di Istana Presiden, Jakarta pada hari ini, Kamis (30/10/2025).

Mereka dilaporkan mewakili guru dari tujuh provinsi di Indonesia untuk menuntut soal kesetaraan seleksi P3K hingga revisi UU ASN.

Ribuan guru tersebut dilaporkan sudah berangkat ke Jakarta sejak Rabu (29/10).

Terkini guru madrasah yang tergabung dalam sejumlah organisasi tersebut sudah berkumpul di kawasan Monas, Jakarta pada Kamis (30/10), sekira pukul 09.11 WIB.

Dari video yang diterima Tribunnews, tampak kerumunan massa seragam mengenakan pakaian serba hitam dan putih.

Baca: Gedung DPR dan Istana akan Diselimuti Demo Besar-besaran dari Kalangan Buruh dan Guru Honorer

Mereka tampak sudah mulai melakukan orasi di lapangan.

Dari spanduk yang tertera di badan truk, tempat orator berorasi, ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan oleh para pendemo.

Di antaranya pengangkatan ASN/P3K guru swasta tanpa diskriminasi, membuka kembali inpassing guru swasta dan pembayaran tunggakan.

Adapun aksi demonstrasi besar-besaran ini digalang oleh Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah Swasta, Fahru Rizal.

Ia menyebut bahwa demonstrasi melibatkan perwakilan guru dari tujuh provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi, dan Papua.

Dari Kabupaten Pandeglang sendiri, diperkirakan sekitar 1.000 guru madrasah berangkat menuju Jakarta menggunakan 15 bus dan 50 mobil pribadi.

Pemberangkatan massa dilakukan Rabu malam, sekitar pukul 22.00 WIB, dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal.

Sementara dari wilayah Banten secara keseluruhan, tercatat ada 40 hingga 50 bus tambahan yang membawa sekitar 3.000 peserta aksi.

Fahru menjelaskan, aksi ini digelar untuk menuntut perubahan aturan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah swasta.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang ASN, hanya tenaga pendidik yang bekerja di instansi pemerintah yang dapat mengikuti seleksi P3K.

Hal itu membuat ribuan guru madrasah swasta tertutup peluang menjadi aparatur negara.

Ia menambahkan, banyak guru madrasah swasta telah mengabdi puluhan tahun namun belum memiliki kepastian status kepegawaian.

Selain itu, dalam aksi demo, para guru madrasah swasta menuntut revisi Undang-Undang ASN agar mereka juga bisa mengikuti seleksi P3K secara adil.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah untuk menghapus diskriminasi terhadap guru swasta dan menjalankan amanat konstitusi tentang pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Besok! Ada Demo Guru Madrasah Swasta dari 7 Provinsi di Istana Presiden, Ini Tuntutannya