Jika Tidak Dikorupsi Crude Palm Oil, Uang Rp 13 T Dapat Dipakai untuk Perbaiki 8.000 Sekolah

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Kejaksaan Agung RI yang mengembalikan uang Rp 13 triliun hasil korupsi crude palm oil (CPO) ke negara tepatnya Kementerian Keuangan.

Menurut Prabowo, jika tidak dikorupsi, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah.

"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Selain itu, uang triliunan itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.

"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan," kata Prabowo.

Terkait jumlah uang yang telah berhasil disita terkait kasus korupsi CPO ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung.

"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi dan manipulasi penyelewengan," ujar dia.

Baca: Survei Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo: Koordinasi & Komunikasi Publik Jadi Sorotan

Diketahui, senilai Rp13 triliun uang dari kejahatan kasus korupsi terkait ekspor CPO dan turunannya disita Kejagung dari tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.

Total Rp13 triliun tersebut pun diserahkan Kejagung ke Kementerian Keuangan dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Kejaksaan Agung RI menyerahkan Rp 13 triliun dari kasus korupsi terkait minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) kepada negara yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Penyerahan tersebut sebagai bukti bahwa Kejagung saat ini fokus pada penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

"Khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat," ucap Jaksa Agung Burhanuddin, Senin.

Lebih lanjut, Burhanuddin menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan kasus korupsi garam hingga baja.

"Kami telah melakukan penindakan korupsi garam, korupsi gula, korupsi baja. Yang menyangkut harkat hidup masyarakat, kami mengutamakan terlebih dahulu," ucapnya.

Ia menuturkan, uang penyitaan khusus perkara korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ini diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

"Tentunya dalam perkara ini, barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kemenkeu, dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara," kata dia.

Baca: TAMPANG Pria Pembacok Balita hingga Tewas & Lukai 2 Orang di Bengkulu, Diduga ODGJ Sering Ngamuk

"Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, secara resmi hari ini akan kami serahkan keseluruhannya," lanjut Burhanuddin.

Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO.

Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.

Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).

Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).

Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.

Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Kembali ke Negara, Presiden Prabowo : Bisa Perbaiki 8.000 Sekolah