Nasional
Belasan Gubernur Geruduk Kantor Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Anggaran ke Pemerintah Daerah
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM — Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), digeruduk oleh belasan Gubernur di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Selasa (7/10/2025).
Aksi penggerudukan itu dilakukan buntut pemotongan transfer dana yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah.
Adapun pihak-pihak yang mendatangi kantor Kemenkeu kali ini mulai dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution hingga Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda.
Kurang lebih ada sekitar 18 gubernur yang menyambangi kantor Purbaya, yang tergabung dalam APPSI.
Baca: Ada Apa? Bobby Nasution Mendadak Temui Purbaya di Kantor Menteri Keuangan
Melalui keterangannya, Sherly mengeluhkan soal total dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026.
Menurutnya, total dana pusat ke daerah tahun 2025 mencapai Rp10 triliun, namun pada tahun 2026 hanya tersisa Rp6,7 triliun.
Jika dihitung, terjadi pengurangan dana sebesar Rp3,5 triliun dari tahun sebelumnya.
Gubernur Malut tersebut berujar bahwa, pemotongan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang porsinya mencapai hingga 60 persen.
Kemudian setelah dilakukan pertemuan antara APPSI dengan Purbaya, Sherly menyebut bahwa para gubernur menyuarakan pendapat yang sama terkait pemangkasan TKD.
Sementara itu, menanggapi dirinya yang digeruduk oleh APPSI, Menkeu Purbaya buka suara di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Seperti yang diketahui, TKD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, diputuskan senilai Rp693 triliun.
Jumlah itu sudah ditambah dari hitungan sebelumnya yaitu Rp650 triliun, akan tetapi masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Purbaya mengaku bahwa aksi penggerudukan yang dilakukan terhadap dirinya merupakan hal yang normal.
Baca: Anwar Ibrahim Tegur Keras Menteri Pariwisata, Gara gara Sajikan Alkohol di Acara Resmi Pemerintah!
Hanya saja, ia meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa memperbaiki terlebih dahulu kinerja belanja yang selama ini dicap kurang bagus.
Menurutnya, kecukupan pendanaan dari pemerintah pusat semuanya tergantung dari kepala daerahnya masing-masing.
Ia menyinggung soal alibi pembangunan sebagai alasan penolakan pemangkasan dana yang dilayangkan Pemda, padahal menurutnya jika tujuannya adalah pembangunan daerah, harusnya setiap provinsi sudah mampu menampilkan daerah yang bagus sejak dulu.
Sementara berdasarkan penilaian Purbaya, anggaran justru meleset sehingga konsekuensinya harus ada pemotongan dana.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Sherly Lapor ke Purbaya soal TKD Maluku Utara, Minta Tak Dipangkas: Kami Janji Pembangunan
# Kementerian Keuangan # Gubernur # digeruduk # Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia #
Video Production: Ignatius Agustha Kurniawan
Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews Update
Pramono Ikhlas Dana Bagi Hasil Dipangkas Rp 15 T, Purbaya Berkelakar: Kayaknya Bisa Dipotong Lagi
18 jam lalu
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.