Korsupgah KPK Empat Hari Lakukan Pengecekan Tambang Kalsel

TRIBUN-VIDEO.COM - Memastikan jaminan reklamasi pascatambang dilakukan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek ke beberapa daerah di Kalsel.

Selama empat hari di Kalsel, hari terakhir mengecek di lokasi tambang PT Intan Karya Mandiri (IKM) kabupaten Banjar dan PT Gunung Limo, yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Cintapuri Darusssalam, Kabupaten Banjar.

Dalam pengecekan itu, Korsupgah wilayah VII KPK yang membawahi pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat itu didampingi oleh Kepala Inspekorat Kalsel, Awi Sundari dan Kepala Dinas ESDM Kalsel, Kelik Isharwanto beserta jajaran, Kamis (18/7/2019).

Dari pengamatan, tim bergerak ke areal komplek pertambangan kilometer 71 hingga masuk ke PT IKM.

Pertama meninjau area lokasi yang sudah ditimbun bekas galian. Namun belum juga dilakukan penanaman kembali. Namun sebagian areal yang sudah ditimbun tersebut dipakai untuk Workshop.

Di lokasi kedua, tim kemudian meninjau areal di PT IKM yang tengah dilangsungkan perkataan tanah untuk kedepannya yang direncanakan reklamasi.

Kepada wartawan yang ikut melakukan pengecekan, Bidang Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsup) pencegahan Korwil VII KPK, Rosma Ali Yusuf mengatakan, peninjauan ke lokasi tambang di Kalimantan Selatan ini adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada bidang sumber daya alam.

Hal ini sesuai dengan gerakan nasional sejak tahun 2018 lalu yang digaungkan KPK, yakni penyelamatan sumber daya alam. Salah satu sasaran utamanya memang di bidang Mineral dan Batubara. Khususnya untuk penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kewajiban yang harus dibayar an kepada negara.

"Kita jelas akan pantau kewajiban keuangan mereka para pemegang IUP. terus kita pantau termasuk tunggakan pajaknya dan royaltinya maupun jaminan reklamasinya," kata dia.

Disinggung apakah di Kalsel ada potensi korupsi. Dijelaskan dia dimana pun ada potensi terjadinya korupsi. Tapi kembali mau berubah tidak.

Ini tengah ditagih beberapa tunggakan. Tidak lain, ini salah-satunya terkait lingkungan karena dampaknya kepada lingkungan.

"Kalau aturan dan kaidah pertambangan yang baik diterapkan saya yakin akan berjalan baik. Kita mengawal bersama sama jangan sampai dan tidak ada KKN," kata dia.(banjarmasinpost.co.id/ Nurholis Huda)