Ortu Siswa SD Swasta di Solo Tolak MBG: Punya Kantin Mandiri sejak 2015, Pilih Bayar

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo, Jawa Tengah mendapat penawaran sebagai salah satu sekolah yang mendapat bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, tawaran tersebut ditolak pihak sekolah karena mereka memiliki Dapur Sehat Ramah Anak (DSRA) yang sudah ada sejak 2015.

Siswa yang ikut dalam program makan siang di sekolah dikenakan tarif Rp10.000 per hari.

Sekolah yang beralamat di jalan Kartini nomor 1, Ketelan, Banjarsari memiliki akreditasi A (unggul).

Pihak sekolah menjelaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Banjarsari telah meminta jumlah siswa.

Tapi pihak sekolah memikirkan nasib program Dapur Sehat Ramah Anak (DSRA) sehingga perlu berkonsultasi dengan wali murid.

Sejumlah wali murid mengaku rela membayar Rp10 ribu per hari karena khawatir anaknya mengalami keracunan MBG seperti yang terjadi di sejumlah daerah.

MBG adalah program nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sejak Januari 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan.

Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Sri Sayekti, menerangkan kantin yang memasak makan siang untuk siswa telah berjalan 10 tahun.

Selama ini tak pernah ada masalah keracunan makanan karena proses masaknya selalu diawasi.

Ia menambahkan kantin sekolahnya mendapat predikat Kantin Sehat tingkat nasional dari Kemenkes selama 2 periode berturut-turut.

Sri Sayekti mengaku tidak menolak MBG tapi meminta dana dari pemerintah dikelola secara mandiri oleh sekolah.

Sejumlah wali murid mengaku puas dengan program kantin di sekolah karena kualitas makanan sudah teruji.

Salah satu wali murid, Devi, menyatakan program MBG yang dilakukan pemerintah membuat para orang tua takut anaknya mengalami keracunan.

Meski harus dikenakan tarif Rp10.000 per hari, ia mendukung program kantin sekolah yang sudah 10 tahun berjalan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyatakan MBG bukan program wajib sehingga sekolah bebas menentukan sikapnya.

Sugeng menambahkan sekolah yang menolak memiliki berbagai pertimbangan salah satunya telah mapan secara finansial.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” terangnya.

Namun, sekolah yang mayoritas wali muridnya dari kalangan menengah ke bawah diharuskan mengikuti program ini.(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Tolak MBG, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Sarankan Program Dialihkan ke Sekolah yang Lebih Butuh