Marak Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis, Menkes akan Siapkan Ahli Gizi untuk BGN

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan menyiapkan ahli gizi dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” kata Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).

Budi belum menjelaskan secara perinci jumlah ahli gizi dari Kemenkes yang akan ditugaskan di BGN.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus dalam mempercepat perbaikan di BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat dalam menyajikan MBG.

“Agar supaya semua SPPG yang ada memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya, standar juga dari prosesnya supaya lebih baik, diharapkan dalam satu bulan selesai semuanya,” ujarnya.

Baca: 189 Anak Jalani Cek Kesehatan Gratis Kemenkes di Palembang, Wagub Sumsel Datang Langsung

Baca: Gantikan Desa Ratahaya, Kemenkes Setuju Relokasi RSUD Bobong Taliabu ke Lahan Alun‑alun Kota Bobong

Dapur MBG jadi perhatian

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa kemampuan, kedisiplinan, dan kualitas juru masak di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dievaluasi.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat tadi.

Zulhas mengatakan, evaluasi terhadap juru masak di SPPG ini menjadi salah satu upaya percepatan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, hasil rakor juga meminta agar seluruh dapur SPPG yang bermasalah ditutup sementara kemudian dilakukan evaluasi dan investigasi.

Selain itu, dapur SPPG juga wajib untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.

“SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.

Zulhas juga mengatakan, keselamatan anak-anak adalah prioritas utama bagi pemerintah sehingga SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) wajib bagi seluruh SPPG.

Selain itu, seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah wajib untuk aktif melakukan pengawasan terhadap SPPG.

“Kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta untuk SPPG secara aktif berkala,” ucap dia.

(Tribun-Video.com)