Rapat di DPR, Pakar Hukum Setuju dan Tegaskan Keuangan BUMN Termasuk Bagian dari Negara

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Prof Rudy Lukman, dilaporkan menilai polemik soal status keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu lagi diperdebatkan.

Ia menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sudah jelas menyebut keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara.

Baca: Sidang Kopda F dan Serka N dalam Kasus Tewasnya Kacab Bank BUMN Akan Digelar Terbuka

Pernyataan itu disampaikan Prof Rudy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) revisi UU BUMN di Komisi VI DPR, pada Kamis (25/9/2025).

Ia menjelaskan Pasal 3A ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan Presiden memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari pemerintahan.

Baca: Penuh Haru, Erick Thohir Pamit dari BUMN & Sampaikan Maaf: Saya Masa Lalu, Pak Dony Masa Depan

Menurutnya, hal ini berarti BUMN tidak bisa dilepaskan dari rezim keuangan negara.

Prof Rudy juga menyebut BUMN adalah perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Senada dengan itu, Akademisi Fakultas Hukum UGM, Mailinda Eka Yuniza, menilai.

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) konsisten menyatakan keuangan BUMN termasuk keuangan negara.

Baca: Profil Dony Oskaria Ditunjuk Prabowo Gantikan Erick Thohir Jadi Plt Menteri BUMN: COO Danantara

Ia menyebut keuangan BUMN tidak bisa dilepaskan dari hukum keuangan negara. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Rapat di DPR, Pakar Hukum Setuju Keuangan BUMN Termasuk Keuangan Negara

# TRIBUNNEWS UPDATE # BUMN #  DPR # Keuangan