Baru Menjabat, Menkeu Purbaya Didesak Tuntaskan Masalah Pajak hingga FPBI Soroti Utang Membengkak

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Koalisi Masyarakat Sipil dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan reformasi pajak.

Mereka menilai pemerintah masih gagal menjawab persoalan mendasar perpajakan dan mengelola APBN secara serampangan.

Desakan itu disampaikanForum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) melalui keterangan tertulis pada Rabu (10/9).

“(Purbaya perlu) menginvestasikan kembali hasil aktivitas ekstraktif untuk pemulihan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam hayati yang tersisa,” demikian keterangan tertulis FPBI.

Baca: LIVE: Lisa Mariana Diperiksa soal Kasus Pencemaran Nama Baik yang Dilaporkan Ridwan Kamil Hari Ini

Adapun rasio pajak yang stagnan di angka 10–11 persen dianggap jauh tertinggal dari rata-rata negara Asia.

Sementara itu, belanja pusat justru membengkak hingga Rp3.786 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dimana sepertiga dana terserap untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan subsidi energi.

Kondisi ini membuat ketergantungan pemerintah pada utang meningkat hingga Rp781,6 triliun.

Baca: Rekonstruksi Pembunuhan Sepupu di Balikpapan, Tunjukkan 42 Adegan

Ironisnya, pemerintah gencar menaikkan tarif, mulai dari PPN 12 persen hingga PBB yang melonjak dua hingga tiga kali lipat, di tengah badai PHK.

Sementara itu, FPBI juga menyoroti belum maksimalnya penerapan Core Tax Administration System (CTAS) dan praktik penghindaran pajak multinasional yang merugikan negara miliaran rupiah.

Dengan demikian, FPBI mengajukan tiga strategi, yakni penerapan pajak kekayaan dan warisan, penghentian tax amnesty dan insentif bagi korporasi besar, serta mendorong kesepakatan global UN Tax Convention.

Selain itu, FPBI meminta adanya keadilan fiskal pusat-daerah dengan memastikan Transfer ke Daerah tidak dipangkas agar layanan publik tetap merata.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan"

    
# Menkeu Purbaya # Masalah # pajak # Utang Negara