Dedi Mulyadi BUKA SUARA soal Gaduh Tunjangan Perumahan DPRD Jabar Rp 71 Juta: Itu Era Ridwan Kamil

TRIBUN-VIDEO.COM - Seusai DPR, kini publik menyoroti tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang bernilai fantastis, termasuk di Jawa Barat yang mencapai Rp 71 juta per bulan.

Mengenai tunjangan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara.

Ia menekankan regulasi itu diterbitkan di era kepemimpinan Ridwan Kamil.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon pada Minggu (7/9).

Namun ia menekankan tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD sejak dirinya dilantik pada Februari 2025.

“Pergub itu terbit pada 2021 (era Ridwan Kamil) dan sejak saya dilantik pada 20 Februari 2025, tidak ada peningkatan tunjangan perumahan untuk DPRD. Artinya sekarang masih merujuk pada Pergub Nomor 189 Tahun 2021,” kata Dedi.

Dedi Mulyadi juga buka suara soal kemungkinan revisi Pergub tersebut.

Ia tidak mempermasalahkan jika tunjangan itu dihapus.

Baca: Dedi Mulyadi Ungkap Pelaku Pembunuhan Keluarga Sahroni Telah Ditangkap, Apresiasi Kinerja Polisi

Hal itu jika memang bertentangan dengan prinsip keadilan dan melukai hati masyarakat.

Dedi menegaskan dirinya sudah jauh-jauh hari mencontohkan mengurangi hingga menghapus berbagai tunjangan untuk gubernur.

Sementara diketahui jumlah tunjangan anggota DPRD Jawa Barat mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 yang ditandatangani Ridwan Kamil saat masih menjabat.

Dalam aturan itu yakni Ketua DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 65 juta per bulan, dan anggota DPRD masing-masing Rp 62 juta per bulan.

Seluruh nominal tersebut dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca: Tragedi Majelis Taklim di Bogor: Bangunan Ambruk, Dedi Mulyadi Turun Tangan Biayai Perawatan Korban

(Tribun-Video.com)

https://regional.kompas.com/read/2025/09/07/144853478/tunjangan-perumahan-dprd-jabar-rp-71-juta-dedi-mulyadi-pergub-era-gurbernur