KDM Usulkan Besaran UMK Sama di Seluruh Indonesia: Sering Timbulkan Problem hingga Momentum Politik

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti berbagai permasalahan dalam sistem pengupahan nasional yang saat ini masih mengandalkan skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Menurutnya, UMK kerap menimbulkan ketimpangan antarwilayah, relokasi industri, hingga membuka celah politisasi kebijakan demi kepentingan popularitas lokal.

Pernyataan itu disampaikan Dedi di sela Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Baca: Beda Pandangan Pramono & Dedi Mulyadi soal Marak Bendera One Piece: Biar Pemerintah Pusat Saja

Ia menilai kondisi tersebut memicu migrasi tenaga kerja dan relokasi industri yang tidak produktif.

Bahkan, KDM menyinggung bahwa momentum politik sering dimanfaatkan untuk menaikkan UMK demi popularitas semata.

Hal itu, menurut Dedi, tidak mencerminkan kondisi industri yang sebenarnya.

Baca: DIKRITIK Atalia soal Kelas Berisi 50 Siswa Dedi Mulyadi Balas Pakai Pembangunan Sekolah Era RK

Ia pun mengusulkan agar pemerintah pusat mengganti sistem UMK menjadi upah sektoral nasional berbasis industri. 

Skema ini dinilai akan memberikan kepastian bagi investor dan pekerja. 

Selain itu, pendekatan tersebut juga dinilai mampu meredam dinamika politik lokal dalam penetapan upah. 

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi: UMK Sering Timbulkan Problem, Kadang Momentum Politik"

Program: Tribunnews Update
Host: Anggraheni Widya Witari
Editor: Muhammad Adnan Hidayat
Uploader: bagus gema praditiya sukirman