MAKI Desak KPK Segera Periksa Bobby Nasution soal Dugaan Korupsi Proyek, Akrab dengan Topan Ginting

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Permintaan itu disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Sumut yang menyeret Kepala Dinas PUPR, Topan Ginting.

Dikutip dari Tribunnews, pernyataan itu disampaikan Boyamin Saiman melalui pesan suara, Senin (30/6).

Baca: Bobby Nasution Bakal Diperiksa KPK Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut, PPATK Gerak Telusuri Uang

Menurut Boyamin, hubungan dekat antara Bobby dan Topan sejak masa kampanye Wali Kota Medan 2020 perlu diklarifikasi.

Ia mendesak Bobby diperiksa sebagai saksi untuk menjunjung asas keadilan dan transparansi.

Jika dalam dua minggu KPK belum memanggil Bobby, Boyamin akan mengajukan gugatan praperadilan.

"Kalau dalam dua minggu tidak dipanggil, saya akan menggugat KPK secara praperadilan," tegas Boyamin.

Selain itu, pemanggilan Bobby dinilai penting untuk memperbaiki citra KPK kini menurun dalam survei publik.

Baca: LIVE: Penampakan Kantor Kontraktor di Sumut yang Kena OTT KPK, 6 Orang Diamankan soal Proyek PUPR

Boyamin juga mendorong KPK mendalami proyek-proyek PUPR selama empat tahun terakhir di Pemkot Medan yang ditangani Topan.

Ia menduga ada keterlibatan pihak swasta dan perluasan penyidikan hingga ke proyek Pemprov Sumut.

“Apakah benar Topan jadi ‘koboi’ Bobby? Itu harus dibuktikan lewat pemanggilan dan pendalaman kasus secara menyeluruh,” pungkasnya.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MAKI akan Gugat Praperadilan Jika dalam 2 Minggu Bobby Tak Diperiksa soal Korupsi Proyek Jalan Sumut

Host: Anggraheni Widya Witari
Editor: Muhammad Taufiq Rahman Setyawan
Uploader: bagus gema praditiya sukirman

#maki #kpk #bobbynasution #korupsi #proyek #topanginting #dugaankorupsi #indonesia #pupr