Terkini Nasional

Romy Tak Menyangkal Menteri Agama Terlibat Suap Jual Beli Jabatan di Kemenag

Jumat, 14 Juni 2019 20:48 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy tak menyangkal Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romy sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kemenag itu mengatakan, Lukman sebagai Menteri Agama yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan (SK) jabatan di Kemenag.

"Yang punya kewenangan menerbitkan SK kan Menteri Agama. Jadi kalau mau menyatakan terlibat atau tidak justru pertanyaannya yang salah. Memang yang punya SK kan Menteri Agama," tutur Romy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Kata Romy, yang menerbitkan SK untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin adalah kewenangan Menteri Lukman.

Romy mengaku, sebagai pihak yang mengusulkan nama Haris dan Muafaq kepada Menteri Lukman. Menurutnya, hal itu berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat.

"Nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya sebagai anggota DPR dan ada nama yang kebetulan berkesesuaian apa yang kemudian akhirnya diputuskan Pak Menteri, ada juga yang ditolak dan tidak sedikit," ungkap Romy yang mengenakan kemeja batik krem bercorak cokelat dilapis rompi tahanan KPK warna oranye.

Pada persidangan terdakwa Haris terungkap fakta baru terkait peran Menteri Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi tersebut. Lukman disebut sebagai 'otak' pelantikan Haris yang cacat administrasi.

Sekertaris Jenderal Kemenag Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang menyebut jika Menteri Lukman bersikeras memerintahkan panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris. Lukman disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.

Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini maladministrasi atau cacat.

Nama Lukman kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Lukman diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag.

Penerimaan uang ini diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Romy. Suap diberikan agar Romy mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Para penyuap Romy kini sudah jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. ‎Sementara Romy masih penyidikan.

Hal tersebut dikarenakan kesehatan Romy kerap terganggu. Dia sempat tiga kali dibantarkan tahanannya karena gangguan kesehatannya.

Romy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

ARTIKEL POPULER:

Motif Pembunuhan Vera Oktaria, Korban Minta Segera Dinikahi Pelaku, Sang Ibu Ungkap Fakta Lain

VIRAL OF THE DAY: Pembeli dan Pedagang Sama-sama Terima Hujatan soal Harga Seafood di Pantai Jono

KABAR APA HARI INI: Hari Donor Darah Sedunia

TONTON JUGA:

Editor: fajri digit sholikhawan
Reporter: Ilham Rian Pratama
Video Production: Teta Dian Wijayanto
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved