6 Perubahan Fungsi dan Nama Gedung Pancasila

TRIBUN-VIDEO.COM - Gedung Pancasila pernah mengalami beberapa kali perubahan fungsi dan pergantian nama.

Rumah Panglima Angkatan Perang Belanda

Tidak diketahui secara pasti kapan Gedung Pancasila dibangun. Tapi beberapa literatur menyebutkan Gedung Pancasila dibangun pada tahun 1930-an.

Ketika dibangun, semula Gedung Pancasila ditujukan untuk rumah Panglima Angkatan Perang Kerajaan Belanda di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), Hertog Bernhard yang merangkap sebagai Letnan Gubernur Jenderal.

Bernhard sebelumnya tinggal di Gedung yang kini di atasnya dibangun Gereja Katedral.

Namun melalui surat keputusan tanggal 5 Desember 1828, rumah tersebut dijual kepada Yayasan Gereja Katolik seharga 20.000 gulden.

Yayasan Gereja kemudian membongkar rumah tersebut dan mendirikan gereja. Karena sebab-sebab yang tidak diketahui, gereja tersebut roboh pada tanggal 9 April 1880.

Akhirnya dibangunlah Gereja Katedral di tempat tersebut yang diresmikan satu dekade kemudian pada tahun 1901.

Sementara sebagai tempat tinggal Bernhard, dibangun Gedung baru di Taman Hertog. Nama sendiri berasal dari Hertog van Saksen Weimar yang menjabat sebagai Panglima dari tahun 1848-1851.

Kemudian nama itu diganti menjadi Taman pejambon yang di sekitarnya juga terdapat sebuah komplek militer.

Bernhard tinggal di rumah itu sampai tahun 1916 karena pada 1914 sampai 1917 Departemen Urusan Peperangan Hindia Belanda dipindahkan ke Bandung sehingga Bernhard juga harus ikut pindah ke sana.

Menjadi Gedung Volksraad

Bekas rumah Hertog Bernhard kemudian diresmikan menjadi Gedung Volksraad (sejenis DPR) pada Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirum.

Volksraad sendiri merupakan sebuah dewan rakyat yang wewenangnya sangat terbatas. Mereka hanya diberikan hak untuk memberikan nasihat kepada pemerintah namun yang memutuskan tetap pemerintah.

Baru pada 1927, Volksraad diberi wewenang untuk membuat undng-undang bersama Gubernur Jenderal.

Namun wewenang itu juga tidak terlalu berarti karena Gubernur Jenderal memegang hak veto.

Selama empat belas tahun (1927-1941), Volksraad hanya mampu mengajukan 6 rancangan undang-undang, 3 di antaranya diterima pemerintah.

Hasil-hasil itupun dicapai setelah empat orang anggota Volksraad tersebut yaitu Salim, Stokvis, Soetadi, dan Djajadiningrat menyampaikan kritiknya pada tahun 1923.

Mereka mengatakan "kalau kita ikuti sejarah perkembangan Volksraad sejak tahun 1918, kita hanya bisa berkata dengan rasa penyesalan bahwa hasil-hasil yang dicapainya tidak ada sama sekali".

Menjadi Gedung Tyuuoo Sangi-In (Chuo Sangi-In)

Pada tahun 1943, Pemerintah Militer Jepang di Indonesia membentuk badan Chuo Sangi-In, semacam Badan Pertimbangan Pusat di Indonesia.

Badan tersebut kemudian menempati Gedung yang sebelumnya difungsikan sebagai Gedung Volksraad.

Chuo Sangi-In sendiri bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan pemerintah tentang soal-soal politik dan memberikan pertimbangan tentang tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Militer Jepang.

Menjadi Tempat Persidangan BPUPKI

Situasi perang pasifik yang saat itu tidak menguntungkan jepang membuat Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia.

Tujuannya tidak lain supaya Indonesia bersedia membantu Jepang utuk melawan sekutu.

Maka dibentuklah Badan Penyelidikan Usha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada 1 Maret 1945.

Upacara pembukaan BPUPKI dilakukan pada 28 Mei 1945 di bekas gedung Volksraad.

Tugas badan ini ialah untuk mempelajari soal-soal yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, dan tata-pemerintahan yang diperlukan dalam usaha pembentukan Indonesia yang merdeka "di kelak kemudian hari".

Sidang BPUPKI diadakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan dilanjutkan mulai tanggal 10-17 Juli 1945.

Sidang-sidang tersebut diselenggarakan di bekas gedung Volksraad atau pada zaman Jepang dikenal sebagai Gedung Chuo Sangi-In, yaitu Gedung Pancasila sekarang.

Menjadi Tempat Persidangan PPKI

Dibubarkannya BPUPKI pada 7 Agustus 1945 kemudian melahirkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Ir. Soekarno.

Tempat rapat dan sidang PPKI juga berpusat di Gedung Chuo Sangi-In yang kini bernama Gedung Pancasila.

Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.

Karena tidak tercapai kesepakatan terhadap permintaan para pemuda tersebut, maka pada pagi buta tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta 'diamankan' oleh para pemuda ke Rengasdengklok.

Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, para anggota PPKI berangkat dari penginapan mereka di Hotel Des Indes, Jl. Gajahmada menuju gedung Pejambon No. 6 untuk memenuhi undangan Ketua dan Wakil Ketua PPKI.

Namun rapat tersebut tidak jadi berlangsung karena Ketua dan Wakil Ketua PPKI masih belum kembali ke Jakarta.

Dalam buku "Bung Hatta Menjawab", Mohammad Hatta memperkirakan bahwa seandainya rapat tersebut jadi dilaksanakan, Proklamasi Kemerdekaan RI mungkin akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Pejambon No. 6.

Perkiraan ini didasarkan bahwa pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda telah melakukan desakan yang kuat agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan.

Bahkan pada malam itu, Mohammad Hatta sudah mempersiapkan bahan rapat, antara lain mengetik Pembukaan Undang-Undang Dasar yang sampai saat itu direncanakan sebagai naskah proklamasi.

Pasca diakuinya Indonesia oleh PBB, pada 1950 gedung yang menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah yakni sebagai Gedung Volksraad dan Gedung Chuo Sangi-In, serta berbagai peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia itu kemudian disertahkan kepada Departemen Luar Negeri.

Dalam rangka menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Departemen Luar Negeri menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memiliki kader-kader diplomat yang cakap dan terlatih.

Departemen Luar Negeri segera mengadakan pendidikan dan pelatihan yang menekankan praktik kerja di lapangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan merekrut pejabat diplomatik dan konsuler baik administrasi maupun persandian.

Untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah, maka didirikan Akademi Dinas Luar Negeri (Academic Voor de Buitenlandze Dienst) pada tahun 1949 menyusul kemudian didirikan Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Akademi Sinologi.

Sebelumnya Akademi Ilmu Politik telah berdiri di Yogyakarta pada masa pemerintahan revolusioner.

Ruang depan Gedung Pancasila pernah ditempati oleh Sekretariat Akademi Dinas Luar Negeri.

Kuliah-kuliah ilmu ekonomi diberikan sendiri oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta kepada para mahasiswa yang seringkali diadakan di Gedung Pancasila.

Dalam dasawarsa 1960-an, Gedung Pancasila dipergunakan pula untuk mendidik calon-calon diplomat Indonesia melalui kursus Atase Pers, kursus Caraka dan Susdubat I yaitu Kursus Dasar Umum Pejabat Dinas Luar Negeri.

Menjelang Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah itu, Gedung Pancasila menjadi pusat kegiatan Sekretariat Bersama Konferensi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri dengan anggota-anggotanya terdiri dari para Duta Besar Birma, India, Pakistan, dan Sri Lanka di Jakarta.

Pada tahun 1957, pembangunan gedung tambahan Departemen Luar Negeri selesai sehingga mulai saat itu kantor Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal pindah ke gedung baru.

Walaupun pusat Departemen Luar Negeri berpindah ke gedung baru, tetapi Gedung Pancasila masih tetap digunakan sebagai kantor sampai menjelang dipugar.

Bahkan gedung ini masih tetap mencatat berbagai peristiwa penting yang bersejarah.

Gedung Pancasila tidak hanya menjadi saksi bisu menjelang runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru.

Selama pergolakan politik di penghujung tahun 1965 dan awal 1966, Gedung Pancasila menjadi sasaran demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang menentang komunis.

Massa pelajar dan mahasiswa yang marah tersebut telah menyebabkan kerusakan di beberapa bagian gedung tambahan dan tidak terkecuali Gedung Pancasila.

saat ini, Gedung Pancasila dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan internasional seperti resepsi untuk menghormati kunjungan petinggi-petinggi asing ke Indonesia, penandatanganan perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional, pertemuan bilateral dan resepsi diplomatik dalam rangka menyambut kunjungan para menteri luar negeri negara sahabat serta jamuan makan resmi dan tidak resmi.

Menteri Luar Negeri menyambut sebagian besar tamu-tamu beliau di gedung bersejarah ini.

Menteri juga memimpin upacara sumpah jabatan bagi para pejabat senior, konsul jenderal maupun upacara untuk mengakhiri masa jabatan dinas luar negeri di gedung tersebut.

Gedung Pancasila juga sering menjadi tempat acara jamuan makan pagi, Foreign Policy Breakfast, dimana Menteri Luar Negeri mengundang para pemimpin dan tokoh dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendiskusikan kebijakan luar negeri dan masalah-masalah hubungan internasional.

Foreign Policy Breakfast merefleksikan satu transformasi yang terjadi karena era reformasi dimana suara rakyat adalah hal yang sama pentingnya dengan parlemen dan partai politik, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, media masa, akademisi dan para pakar, memilki kepentingan yang lebih besar dalam formulasi dan pengadaan kebijakan luar negeri Indonesia.

Tentu saja, peranan para tokoh atau lembaga tersebut merupakan unsur pokok kebijakan luar negeri dan pelaku-pelaku penting dalam hubungan internasional sebagai konsekuensi perwujudan masyarakat yang demokratis dan terbuka.

(TribunnewsWIKI/Widi)

ARTIKEL POPULER

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan dari HP Melalui Aplikasi BPJSTKU, Bisa Kapan Pun dan di Mana Pun

Cara Cek Nomor Telkomsel di HP

Cara Cek Nomor Indosat di HP

TONTON JUGA: