NU Kritik Pedas Dedi Mulyadi! Ingatkan Gubernur Jabar, Dianggap Paksa Anak Didik Lewat Barak Militer

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Saepuloh, menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menantang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membina langsung anak-anak dalam program pendidikan karakter berbasis barak militer.
 
Pernyataan itu disampaikan Dedi dan dikutip sejumlah media pada 18 Mei 2025.  

Menurut Saepuloh, pernyataan tersebut menunjukkan adanya miskonsepsi mengenai fungsi dan wewenang KPAI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016.

Ia menjelaskan bahwa KPAI merupakan lembaga independen yang berperan dalam pengawasan, advokasi, serta pemberian rekomendasi kebijakan terkait perlindungan anak, bukan lembaga operasional yang melakukan pembinaan langsung.

Baca: Bossman Mardigu Ungkap Perbedaan Dedi Mulyadi dan Jokowi, Singgung Masuk Gorong-gorong

"KPAI tidak memiliki mandat untuk membina langsung anak-anak, tetapi melakukan pengawasan, menerima aduan, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, Kementerian PPPA, dan Kementerian Sosial," ujar Saepuloh, Jumat (16/5/2025).

Ia menilai KPAI telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan rekomendasi penghentian terhadap program pendidikan karakter tersebut, setelah menemukan dugaan pelanggaran hak anak.

Saepuloh menyebut, temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap substansi dan metode program, agar tidak menimbulkan dampak psikologis negatif pada anak.  

Baca: Momen Haru Dedi Mulyadi Beri Bantuan Rp 20 Juta ke Pemulung hingga Tanggapi Gubernur Lambe Turah

Selain itu, ia juga menyoroti transparansi anggaran program yang disebut mencapai Rp6 miliar dari APBD Jawa Barat untuk 900 anak. Menurutnya, berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, anggaran tersebut tidak melalui pembahasan bersama DPRD.

Saepuloh juga menilai fokus kebijakan pendidikan semestinya diarahkan pada persoalan mendasar seperti tingginya jumlah anak tidak sekolah. Mengacu pada data Dasbor Verval Pusdatin Kemendikbud per November 2024 (dikutip dari IDN Times, 16 November 2024), terdapat 658.831 anak tidak bersekolah di Jawa Barat.

Ia juga menanggapi kebijakan larangan menahan ijazah.

Meski secara prinsip kebijakan tersebut menjunjung hak anak, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan solusi konkret, seperti menanggung tunggakan siswa melalui skema bantuan APBD.

Tanpa itu, menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberatkan lembaga pendidikan swasta.

Di akhir pernyataannya, Saepuloh mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk meninjau ulang arah kebijakan pendidikan di Jawa Barat.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Lembaga Pertahanan Nasional Kritik Kebijakan Siswa ke Barak Militer Dedi Mulyadi: Akar Persoalan