BLAK-BLAKAN! Dedi Mulyadi Bongkar Modus Nakal Yayasan yang Sedot Uang Pemprov Jabar

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Salah satu kebijakan yang diambil adalah menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan.

Keputusan ini diambil menyusul temuan yang menunjukkan adanya distribusi dana yang belum merata dan rawan salah sasaran.

"Rencana ini sudah didukung DPRD Jabar," ujar Gubernur Dedi dengan tegas dalam rapat koordinasi yang melibatkan pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pejabat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran digital pada 25 April 2025.

Baca: Dedi Mulyadi Sebal Dana Hibah ke Yayasan Keagamaan Banyak Ditilep Hingga Disetop Sementara

Kebijakan penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap yayasan penerima hibah. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa bantuan dana benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Dedi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan yayasan baru yang belum terverifikasi namun berhasil mendapatkan kucuran dana dalam jumlah besar.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan," tuturnya dengan nada penuh ketegasan.

Baca: Dedi Mulyadi Murka Dana Hibah Yayasan Pesantren Ditilep, Pemprov Beri Rp 2 M Cuma Cair Rp 15 Juta

Dalam upayanya membenahi sistem penyaluran hibah, Gubernur Dedi menegaskan bahwa ke depan, bantuan tidak lagi diberikan berdasarkan aspirasi atau kedekatan politik.

Sebaliknya, bantuan akan difokuskan pada program-program pembangunan yang terukur dan memiliki dampak nyata.

"Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," jelasnya.

Selain itu, Dedi juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan sekolah madrasah dan tsanawiyah, yang berada di bawah kewenangan Kemenag kabupaten/kota. Ia menyatakan kesiapan Pemdaprov Jabar untuk memberikan bantuan pembangunan, asalkan data mengenai jumlah siswa dan kebutuhan lainnya telah diverifikasi secara resmi.

"Pemdaprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," katanya.

Baca: Diultimatum Hercules, Ini Alasan Dedi Mulyadi Tak Mau Bubarkan Ormas GRIB Jaya

Dalam kebijakan barunya, Gubernur Dedi juga menekankan pentingnya lokasi pembangunan sekolah yang strategis. Ia mengingatkan agar sekolah baru tidak dibangun berdekatan dengan SD atau SMP, untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan siswa.

Pendekatan ini, menurut Dedi, akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA di seluruh wilayah Jawa Barat. Dengan optimisme tinggi, ia percaya bahwa visi 100 persen partisipasi pendidikan dapat tercapai.

Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. (*)

BACA SELENGKAPNYA