Gerindra Tak Masalah PAN dan Demokrat Terima Hasil Pilpres 2019

Jumat, 17 Mei 2019 14:51 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon tak mempermasalahkan sikap rekan koalisinya, PAN dan Partai Demokrat yang beda pendapat terkait penolakan hasil Pilpres 2019.

Fadli menuturkan hal tersebut hanya pendapat pribadi bukan sikap resmi partai.

"Ya pada akhirnya nanti sikap resminya di ujung. Kalau pendapat pribadi harus ditanggapi kan repot ada pendapat si A si B, setiap partai aja pendapatnya beda-beda. Pada ujungnya nanti pasti ada pernyataan resmi dari pimpinan tertinggi di partai," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Fadli menegaskan, Capres Prabowo Subianto menolak hasil Pilpres karena terjadi banyak kecurangan.

Ia juga mengatakan pihaknya enggan melakukan penolakan melalui Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, Fadli mengembalikan keputusan kepada rakyat sebagai pemilik suara.

Fadli memastikan tidak akan ada gerakan inkonstitusional.

Ia mendorong penyelenggara Pemilu segera menyelesaikan masalah kecurangan.

"Ada pemikiran, terserah, kita kembalikan kepada rakyat, kalau kecurangan itu tidak segera diperbaiki saya kira kita masih ada waktu memperbaiki ini," tandasnya.

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyesalkan keputusan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang tak menerima hasil perhitungan suara Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia mengatakan dugaan kecurangan yang disampaikan tanpa adanya bukti yang disampaikan ke publik merupakan hal yang tidak bertanggung jawab.

"Jadi saya menyesalkan pernyataan tersebut, apa lagi pernyataan atau usulan bahwa akan tidak menerima hasil pemilihan presiden ini yang akan diumumkan KPU tanggal 22 tanpa menyodorkan bukti-bukti akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Senada dengan Bara, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga untuk menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengatasi dugaan kecurangan hasil Pilpres 2019.

Agus mengatakan, setiap Pemilu tidak pernah sederhana dan selalu saja hadir berbagai dinamika serta permasalahan. Sehingga, jika ada pihak yang menemukan kecurangan dalam proses Pilpres 2019, maka adukan hal tersebut denga cara-cara yang konstitusional.

"Kalaupun masih ada yang belum sepakat dengan hasil tersebut (pengumuman KPU nanti), masih tersedia ruang proses yang bisa dilalui, tiga hari setelah tanggal 22 Mei bisa melakukan gugatan kepada MK. Tentunya disertakan bukti," papar Agus setelah melakukan pertemuan forum Bogor dengan sejumlah kepala daerah di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Reporter: chaerul umam
Videografer: chaerul umam
Video Production: Novri Eka Putra
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved