Jika Penambangan di Galesong Takalar Berlanjut, Nelayan: Kita Terancam Tidak Makan Ikan

Senin, 13 Mei 2019 11:40 WIB
Tribun Timur

TRIBUN-VIDEO.COM - Nelayan di Pesisir Pantai Galesong Takalar menilai, jika penambangan pasir terus saja dilakukan maka itu membuat ikan punah.

Hal itu diungkapkan salah satu nelayan asal Galesong Utara Takalar, Daeng Sitaba (38) saat gelar konferensi pers di Rumah Independen Makassar, Sabtu (11/5/2019).

Menurut Daeng Sitaba, jika penambangan pasir laut terus berlanjut di Pesisir Pantai Galesong Raya maka tidak lama lagi ikan segar tidak lagi dikonsumsi masyarakat.

"Kalau memang pemerintah melanjutkan lagi penambangan pasir laut di Galesong Raya, paling cepat satu tahun kedepan kita tidak makan ikan lagi," tegas Daeng Sitaba.

Daeng Sitaba mengatakan, penambangan pasir laut di Pesisir Pantai Galesong buat dampak buruk. Mulai membuat ikan-ikan tidak ada bagi nelayan sampai ke abrasi.

Akibat dari penambangan pasir laut yang dilakukan Boskalis sebagai bahan material reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar, merugikan nelayan Takalar.

"Kita (nelayan) harus mencari ikan di laut Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba bahkan sampai ke Selayar. Karena ikan di lautnya Galesong sudah tidak ada," ungkap Sitaba.

Sebelum tambang di Galesong Takalar, berbagai ikan ada. Dari Banyara', Auwau, Layur, Tembang, Kepiting, ikan Bete-bete, Katombo, Cumi, Udang dan ikan lainnya.

"Tapi mulai ada penambangan pasir di pantai Galesong sejak 2017, itu ikan-ikan semua lari. Sekarang ini memang sudah mulai berkurang penambangan," lanjutnya.

Aktivitas penambangan memang saat ini belum terlihat, karena aktivitas itu pindah 8 Mil dari pantai Galesong. Sebelumnya itu, penambangan berjarak 2 Mil dari Pantai.

Hal tersbut diketahui, setelah tim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) wilayah Sulsel menyebutkan, ada lagi reklamasi tambang pasir laut setelah ditetapkan DPRD Sulsel.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel M Al Amin mengungkapkan, penetapan reklamasi dan tambang pasir laut tersebut pada Praturan Daerah (Perda) pada nomor 2 tahun 2019.

Kata Amin, perda tersebut mengatur soal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang ditetapkan oleh Gubernur Sulsel bersama DPRD Provinsi.

Walhi menilai, kedua aktivitas ini memiliki potensi daya rusak besar terhadap kondisi lingkungan. Untuk reklamasi pada RZWP3K terbagi atas Zona jasa dan Perdagangan.

"Jadi CPI (Center Point of Indonesia) akan berubah nama jadi zona jasa perdagangan. Otomatis zona reklamasi juga bertambah sampai ribuan hektar lagi," ungkap Amin.

Zona Jasa dan Perdaganagan atau KPI-JP terbesar di 12 lokasi dengan total luasnya 3,649,32 Hektar, zona Industri Perikanan Terpadu (KPU-ID-PI-01) luas 45,46 Hektar.

Lalu zona bandar udara (KPU-BU-01) luas 16,71 Ha, selain itu, mungkin ada reklamasi pada Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).

Kemudian kata Amin, akan ada Pelabuhan Umum, Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus dan Tuks, zona bandar udara, zona pertahanan kemanan yang sudah diatur.

"Dengan demikian luas total reklamasi ini tertuang secara eksplisit dalam RZWP3K mencapai 3,711,51 hektar dan ini khusus untuk kawasan di CPI," jelas Amin.(*)

Editor: Novri Eka Putra
Sumber: Tribun Timur
Tags
   #nelayan   #Takalar   #Pantai Galesong
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved