Wamendagri Respons soal Dugaan Bupati Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Terancam Diskorsing

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

Laporan wartawan, Tribun Video - Putri Dwi Arrini
TRIBUN-VIDEO.COM - Bupati Indramayu, Lucky Hakim tengah disorot publik setelah diduga berlibur ke luar negeri.

Aksi Lucky tersebut menerima banyak kritikan, yang salah satunya datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Mengutip Kompas.com, Bima menyebut bahwa kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

Hal itu ia sampaikan pada Minggu (6/4/2025) kemarin saat ditemui Kompas.com.

“Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." 

Baca: Wamendagri Minta Penjelasan Lucky Hakim ke Jepang, Disinyalir Melanggar UU Pemerintah Daerah

Bima menegaskan bahwa Kemendagri memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara bupati dan walikota selama tiga bulan.

Dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU Pasal 7 ayat 2.

“Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota,” ujar Bima Arya.

Ia pun turut mengingatkan bahwa kepala daerah yang meninggalkan tugas selama tujuh hari terus menerus akan menerima teguran tertulis.

Namun teguran tersebut hanya berlaku sebanyak dua kali sebelum kepala daerah tersebut dikenakan pembinaan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Lucky Hakim Terancam Diberhentikan Sementara"

# Bupati # Indramayu # Lucky Hakim # liburan # luar negeri # Jepang