Respons Dedi Mulyadi Ditantang PDIP Bongkar Bangunan Swasta di Puncak Bogor: Itu Kewenangan KLHK

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembongkaran bangunan milik swasta di kawasan Puncak, Bogor adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal ini menanggapi tantangan dari Fraksi PDIP di DPRD Jabar soal pembongkaran bangunan swasta di Puncak yang dianggap merusak lingkungan.

Baca: Dedi Mulyadi Geram 6 Preman Ganggu Investasi di Kawasan Industri Subang, Apresiasi Penangkapan

"Sudah ada rilis dari Kementerian KLHK, ada kewenangan yang ditangani KLHK, kita tidak boleh menyerobot kewenangan orang," ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/3/2025).

Ditemui di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (21/3/2025), Dedi menjelaskan bahwa KLHK telah memberikan waktu satu bulan kepada pihak swasta untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Jika tidak dilakukan, KLHK akan membongkar paksa bangunan tersebut, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi juga berkomitmen untuk proaktif mendukung KLHK dalam menertibkan bangunan yang melanggar aturan di kawasan Puncak.

Baca: Dedi Mulyadi Sentil Aksi Enam Preman yang Ganggu Proses Investasi di Kawasan Industri Subang

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Ono Surono menantang Dedi untuk mengambil tindakan terhadap bangunan swasta di Puncak yang tidak sesuai peruntukannya.

Ono mengungkap, ada 10 bangunan milik swasta di kawasan Puncak yang statusnya sama dengan Hibisc Fantasy, yaitu melanggar aturan pendirian bangunan.

Dirinya ingin kawasan tersebut dihijaukan kembali sesuai dengan fungsinya. (Tribun-Video.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dedi Mulyadi Respons Tantangan PDIP Soal Pembongkaran Bangunan Swasta di Puncak Bogor

# TRIBUNNEWS UPDATE # Dedi Mulyadi # Gubernur Jawa Barat # PDIP # PDI Perjuangan # Puncak Bogor