TB Hasanuddin Klaim Revisi UU TNI Digodok Bukan untuk Kembalikan Orde Baru: Harap Hasil Lebih Baik

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membuka suara soal revisi UU TNI yang tengah bergulir. 

Menurut TB Hasanuddin, revisi UU TNI bukan untuk mengembalikan ke orde baru yang dikhawatirkan sejumlah pihak. 

Baca: Deddy Corbuzier Kritik Aksi Aktivis Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel: Tindakan Ilegal & Langgar Hukum

Pihaknya berharap revisi UU TNI ini hasilnya lebih baik. 

TB Hasanuddin menjelaskan, revisi UU TNI yang prosesnya tengah bergulir di Komisi I DPR RI sangat diperlukan. 

Yakni, untuk mengatur ribuan TNI aktif di Kementerian dan Lembaga.

"Nah kawan-kawan, revisi UU TNI diperlukan untuk mengatur hal ini, bukan untuk mengembalikan Orde Baru seperti kekhawatiran beberapa pihak. Paham kan sekarang, kalau revisi UU ini hasilnya diharapkan akan lebih baik," kata TB kepada Tribunnews.com pada Selasa (18/3/2025).

Baca: Tak Dikenal Security Lain, Sosok Satpam Hotel Fairmont Laporkan Aksi Aktivis Geruduk Rapat RUU TNI

Sebagai informasi, proses revisi UU TNI menuai penolakan dari masyarakat.

Mereka khawatir akan bangkitnya kembali dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru melalui perubahan pasal 47 ayat (2) UU TNI. 

Pasal itu menjelaskan tentang penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga sipil.

Masyarakat juga menilai, proses pembahasan yang berlangsung secara maraton itu terkesan terburu-buru.

Selain itu, publik juga menyoroti pelaksanaan rapat revisi tersebut yang berlokasi di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, pemilihan lokasi itu menunjukkan kurangnya kepekaan DPR terkait situasi publik saat ini.

Baca: CCTV Hotel Fairmont dan Video Penggerudukan Jadi Bukti Pelaporan Aktivis yang Geruduk Rapat RUU TNI

Selain di tengah isu efisiensi, juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. 

"Jadi, meskipun secara prosedur sah, keputusan ini tetap menunjukkan kurangnya kepekaan DPR dalam membaca situasi publik, terutama di tengah isu efisiensi anggaran dan tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI," kata Fahmi. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TB Hasanuddin: Revisi UU TNI Bukan untuk Mengembalikan Orde Baru

# TRIBUNNEWS UPDATE # TB Hasanuddin # dwifungsi ABRI # RUU TNI # DPR