Bak Ogah Disalahkan! Sekjen DPR Klarifkasi soal Rapat RUU TNI di Hotel Mewah: Sesuai dengan Prosedur

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Rapat pembahasan revisi Undang-undang (RUU) TNI oleh Komisi I DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu (15/3) tengah jadi sorotan.

Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari.

Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Sembari membawa poster protes, tiga orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakan penolakan RUU TNI.

Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar tiga orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil.

Baca: Janggal! DPR Malah Bungkam Ditanya soal Hasil Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, Ada yang Ditutupi?

Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup.

Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi I DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI.

Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR.

Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR.

Baca: Makin Janggal! Rocky Gerung Curiga Ada ‘Draft Misterius’ di Rapat Diam-diam DPR soal Revisi UU TNI

Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai.

Terlebih rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat.

Indra berujar, gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat, selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel.

Lebih lanjut terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi I DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton.

Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak.

(TribunVideo.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sekjen DPR Klarifikasi Soal Polemik Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, Sudah Direstui Pimpinan DPR