CPNS dan Calon PPPK di NTB Protes Penundaan Pengangkatan, DPRD Janji Sampaikan ke Pusat

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Para calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menggelar aksi demo di sejumlah daerah pada Senin (10/3).

Seperti yang dilakukan oleh ribuan calon PPPK di Mataram dan Bima, NTB yang menggelar aksi damai menolak penundaan pengangkatan oleh pemerintah.

Aksi ini diprakarsai oleh Forum PPPK Provinsi NTB terdiri dari tenaga teknis, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi.

Massa menilai kebijakan tersebut tak manusiawi dan tak mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem pemerintahan.

Dalam aksi demo ini, massa mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam.

Baca: Dampak Penundaan Pengangkatan CPNS 2024, Ekonomi & Ketidakpastian Peserta hingga Krisis Ekonomi

Mereka juga membawa beragam spanduk berisi protes.

Ketua Aliansi Forum CPPPK NTB Andri Supan dalam orasinya menegaskan, keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan PPPK hingga 2026 sangat tak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Terlebih mereka sudah lama bekerja dan masih harus menunggu hingga satu tahun demi mendapatkan SK.

Massa pun mendesak pencabutan Surat Edaran KemenpanRB sehingga pengangkatan PPPK tetap dilaksanakan pada 2025.

Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Made Slamet kemudian menemui massa aksi dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pada DPR RI.

Lebih lanjut, Made Slamet berkomitmen membawa surat penolakan yang telah ditandatangani bersama ke Menpan RB pada Kamis mendatang.

(TribunVideo.com)

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Ribuan CPPPK NTB Geruduk DPRD, Tuntut Pencabutan SE Kemenpan RB