Instruksi Megawati Disebut Bentuk Perlawanan pada Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ketum PDIP Kecewa

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Sejumlah pihak menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari kadernya untuk menunda kegiatan retreat.

Hal itu ditanggapi oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga. 

Jamiluddin menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu merupakan bentuk perlawanan terhadap Prabowo Subianto.

Baca: Deretan Kepala Daerah Kader PDIP Tak Ikut Retreat di Magelang, Pilih Turuti Megawati Timbang Prabowo

Menurut Jamiluddin, perlawanan Megawati itu bisa saja imbas rasa kecewanya lantaran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

"Perintah Megawati Sorkarnoputri kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sari PDIP untuk menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo Subianto," kata dia kepada Tribunnews.com Jumat (21/2/2025). 

Ia menyebut, Megawati ingin menunjukkan bahwa PDIP bisa bersikap berbeda apabila pemerintahan Prabowo dinilai tidak adil terhadap kadernya. 

Terkini, Jamiluddin mengatakan bahwa retreat itu memang bukan hal yang wajib untuk diikuti. 

Baca: Golkar Kritik Keras! Instruksi Megawati seusai Hasto Kristianto Ditahan KPK Tuai Kontroversi

Pasalnya, tak ada aturan yang mengharuskan kepala daerah dan wakil kepala ikut retreat.

"Jadi, perintah penundaan ikut retret itu bisa saja dinilai bukan sebagai pembangkangan. Megawati dapat dinilai tidak menabrak aturan apa pun dengan mengeluarkan perintah penundaan," ujarnya.

Meski demikian dari sisi politis, Jamaluddin berpendapat, instruksi Megawati sebagai sikap menentang keinginan Prabowo. 

Hal tersebut sangat menentang jika hal itu juga diberlakukan kepada gubernur dan wakil gubernur. 

Sebab gubernur dan wakil gubernur itu sebagai perwakilan pusat. 

"Karena itu, gubernur dan wakil gubernur seharusnya seirama dengan keinginan pusat," ucapnya.

Baca: Kepala Daerah PDIP Standby Tak Langsung ke Akmil, Tunggu Instruksi Lanjutan dari Megawati

Sebelumnya, penundaan keberangkatan kepala daerah itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025. 

Surat tersebut terbit pada Kamis (20/2/2025) malam, yang merespons penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Megawati Perintah Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terhadap Prabowo

# TRIBUNNEWS UPDATE # Megawati # Prabowo # kader # PDIP # PDI Perjuangan