RRI Pastikan Tak Ada PHK Pegawai dan Kontributor Meski Ada Efisiensi Anggaran

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Radio Republik Indonesia (RRI) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai maupun kontributor, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Direktur Utama (Dirut) RRI, Hendrasmo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merestrukturisasi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2/2025) melalui Microsoft Teams Meeting.

"LPP RRI mendapat kelonggaran berupa pengurangan jumlah blokir anggaran, dari semula Rp334,009 miliar menjadi Rp170,9 miliar," kata Hendrasmo dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

Dengan demikian, RRI kini memiliki sisa anggaran sebesar Rp337 miliar untuk operasional dan belanja modal.

Hendrasmo menjelaskan bahwa setelah blokir anggaran dikurangi, prioritas utama adalah menghidupkan kembali pemancar Program 4 dan Program 5 agar bisa kembali mengudara.

Selain itu, pembayaran honor pegawai, termasuk kontributor, penyiar, hingga produser, tetap dipenuhi.

"Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran penghasilan PPN-PN, termasuk untuk satpam, pramubakti, dan sopir," ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, merespons pernyataan Hendrasmo dengan menanyakan kepastian tidak adanya PHK di lingkungan RRI.

"Tapi enggak ada yang dirumahkan, kan?" tanya Saleh.

Hendrasmo menegaskan bahwa dengan adanya pelonggaran blokir anggaran, tidak ada pegawai maupun kontributor yang diberhentikan.

"Mulai dari tukang sapu sampai pejabat tinggi?" tanya Saleh lagi.

"Betul. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi PPN-PN, pengisi acara, maupun kontributor di lingkungan LPP RRI," jawab Hendrasmo.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul RRI Pastikan Tak Ada PHK Pegawai dan Kontributor Meski Ada Efisiensi Anggaran