Gegara Isu PHK, Anggota DPR yang Semprot Pimpinan TVRI dan RRI, Desak Potong Honor Atasan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Dua anggota DPR RI Komisi VII menanggapi dengan keras isu PHK massal di media milik pemerintah yakni TVRI dan RRI.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, Rabu (12/2/2025), dua anggota DPR itu pun tak ragu menyentil bos TVRI dan RRI terkait isu PHK imbas efisiensi anggaran.

Seperti diketahui, belakangan viral curhatan pegawai honorer dan jurnalis kontributor TVRI serta RRI  yang pilu lantaran dirumahkan oleh perusahaan.

Pegawai dan jurnalis TVRI-RRI tersebut bercerita bahwa mereka terpaksa berhenti bekerja gara-gara efisiensi anggaran pemerintah.

Mengetahui ada banyak pegawai dan jurnalis di TVRI-RRI yang dirumahkan hingga isu PHK massal, anggota DPR RI komisi VII pun gusar.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dalam RDP tampak keras menyinggung bos TVRI dan RRI.

Dalam pernyataannya, Putra Nababan heran dengan narasi yang terbentuk bahwa kebijakan TVRI dan RRI merumahkan para pegawainya gara-gara kebijakan makan bergizi gratis (MBG).

Padahal kata Putra Nababan, efisiensi anggaran harusnya bisa ditangani dengan baik oleh pimpinan TVRI dan RRI dan tidak harus mengorbankan bawahan.

"Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing dibenturkan, gara-gara MBG, kami di-PHK. Belum tentu Pak Prabowo suka, ini saya bilang ada miss manage dari narasi, harusnya bisa ditangani direksi, tidak dibenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan, tapi itu sudah terjadi," ungkap Putra Nababan.

"Harusnya jangan di-PHK manusianya dulu pak. Saya minta tolong ini. Kami punya warga, kepeduliaan kami kepada masyarakat," pintanya.

Alih-alih merumahkan pegawai apalagi PHK, Putra Nababan menyarankan agar para petinggi TVRI dan RRI memangkas anggaran untuk para petinggi di perusahaannya saja.

Hal tersebut lebih manusiawi ketimbang mengorbankan para pegawai honorer bergaji kecil.

"Tapi pemotongan (seharusnya) dari mana? dari atas, dari pemimpin redaksinya, wakil pimpinan redaksinya, tentunya direksi kena semua. Dimulai dari atas pemotongannya. Bukannya mulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Tapi kalau dipotongnya dari bawah? sudah berkekurangan, anak-anak mereka tapi dipotong juga," tegas Putra Nababan.

Bukan cuma Putra Nababan, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem yakni Erna Sari Dewi juga gencar menyemprot bos TVRI dan RRI.

Erna bahkan sampai menahan tangis saat mengetahui fakta bahwa banyak pegawai TVRI dan RRI yang dirumahkan.

Usut punya usut, Erna adalah mantan penyiar TVRI yang pernah merasakan penderitaan seorang jurnalis di media pemerintahan.

"Saya duduk di sini pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya mitra kerja bapak ibu, saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu penderitaan mereka, kecil gajinya pak, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor setelah efisiensi, kalau dulu satu berita dapat Rp100 ribu, sekarang Rp50 ribu. Dapat apa? dulu bawa uang Rp3 juta, sekarang Rp1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini Rp1 juta enggak berarti. Tapi bagi mereka berarti untuk kasih makan anaknya di rumah," ujar Erna sembari menahan tangis.

Karenanya, Erna pun tegas meminta kepada pimpinan TVRI dan RRI agar membatalkan kebijakan untuk merumahkan para pegawai apapun alasannya.

"Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan seluruh komisi VII sepakat, tidak ada PHK (di TVRI dan RRI)," pungkas Erna.

Seperti diketahui, sama seperti Erna, Putra Nababan juga adalah jurnalis senior yang dikenal publik.

SELENGKAPNYA BACA DI SINI

Editor Video : Roni Yoga Irawan
Uploader : Sigit

#dpr #tvri #rri #phk #mbg #efisiensianggaran