Pengamat Politik: Kasus Hasto Diduga Jadi Alat Barter Politik dari PDIP kepada Pemerintahan Prabowo

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera melanjutkan kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.  

Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, meminta KPK bebas dari nuansa politik dan mengusut kasus secara profesional.  

“Jangan sampai KPK hanya menjadi alat kekuasaan, buktikan kemandirian dengan kerja profesional,” ujar Dedi, Rabu (12/2/2025).  

Baca: KERAS! Eks Kader PDIP Dipecat usai Beri Kitikan Pedas ke Hasto Kristiyanto, Sudarsono: Partai Bod*h!

Menurutnya, penyelesaian kasus Hasto dan Harun Masiku menjadi ujian KPK mengembalikan kepercayaan publik.  

Ia menduga kasus Hasto digunakan PDIP sebagai alat barter politik dengan pemerintah.  

“Hasto bisa diselamatkan dengan imbalan dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.

Baca: [FULL] Kritis Berujung Dipecat, Sudarsono Wanti-wanti PDIP: Petaka Terlalu Korbankan Diri ke Hasto

 
Pengamat politik itu menilai lambatnya KPK menyelesaikan kasus Hasto bisa merusak citra pemerintah terkait pemberantasan korupsi.  

Dedi juga berharap kasus ini jadi momentum KPK bangkit dari keterpurukan.

“KPK harus bergerak lebih baik agar tidak kehilangan kepercayaan publik,” pungkasnya.  

(Tribun-video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Hasto Diduga Jadi Alat Barter Politik dari PDIP kepada Pemerintahan Prabowo

Program: Tribun Video Update
Host: Anggraheni Widya Witari
Editor Video: dharma aji yudhaningrat
Uploader: bagus gema praditiya sukirman