PDIP Bantah Salahkan Prabowo soal PPN Naik 12%, Deddy Sitorus: Hanya Minta Kaji Ulang

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus berujar bahwa partainya bukan menolak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Deddy Sitorus menegaskan, partainya tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto terkairt penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Deddy mengatakan, PDIP hanya meminta pemerintah mengkaji ulang hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Lantaran, PDIP tak mau ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo karena adanya kenaikan PPN 12 persen tersebut.

Meski demikian, Deddy mengatakan, jika pemerintah percaya diri penerapan PPN 12 persen tidak akan menyengsarakan rakyat, maka diteruskan pun tidak mengapa.

Baca: Geger PPN 12%, Saling Serang Gerindra-PDIP hingga Presiden Prabowo Diminta Membatalkan

Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku heran dengan respons kritis PDIP terhadap kenaikan PPN 12 persen.

Ketika rancangan beleid itu dibahas di DPR, PDIP adalah fraksi yang mendapatkan jatah kursi ketua panitia kerja (panja) melalui kadernya, Dolfie Othniel Frederic Palit.

Rahayu mengaku heran, saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba mengkritisi kebijakan PPN 12 persen.

Baca: Rocky Gerung Kritik Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Memang Salah tapi Itu Warisan Pemerintahan Jokowi

Adapun, PPN 12 persen itu merupakan amanah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sementara, Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun berpendapat, ada upaya politik balik arah dari Partai PDIP dengan menolak PPN 12 persen.

Sebab menurutnya, PDIP telah terlibat dalam proses politik pembuatan UU HPP No. 7 Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Di mana, UU HPP tersebut yang menentukan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 nanti.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Tak Salahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, tapi Tunjuk Rezim Jokowi