Peringatan HUT ke 17 Kabupaten Mamasa Diwarnai Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa

Selasa, 12 Maret 2019 18:43 WIB

Tribun Timur

TRIBUN-VIDEO.COM - Peringatan HUT Ke-17 Kabupaten Mamasa diwarnai aksi unjuk rasa puluhan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Mamasa, di Simpang Lima Kota Mamasa, Senin (11/3/2019).

Puluhan mahasiswa ini berasal dari empat lembaga organisasi yakni KMKM, IPPPMS, IPPMN dan IPPMK, terganung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa.

Aksi ini merupakan refleksi 17 Tahun Kabupaten Mamasa yang dinilai sudah beranjak dewasa, namun masih jauh tertinggal.

Aksi ini diawali di simpang lima kota mamasa dan menuju ke Kantor DPRD Mamasa untuk melakukan audiens.

Di Kantor DPRD, pengunjuk rasa ditemui Wakil Ketua satu dan dua DPRD Mamasa, Orsan Soleman dan Yosep Paotonan, berserta Wakil Bupati Mamasa.

Sebelumnya, aksi ini sempat bersitegang antara pengunjuk rasa dengan kepolisian, lantaran pihak pengunjuk rasa meminta berorasi di simpang lima namun dicegat oleh pihak keamanan.

Untungnya, situasi meredah setelah ada komunikasi yang baik antara pengunjuk rasa dan keamanan.

Mereka menuntut agar pemerintah konsisten melaksanakan visi dan misi sesuai janji pada saat kampanye.

Adapun isi tuntutan mereka yaitu:

1. Meminta Pemda Mamasa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Mamasa, seperti pemerataan tenaga guru, hilangkan diaparatis pendidikan kabupaten mamasa, penempatan tenaga pengajar sesuai latar belakang pendidikannya, jaminan kesejahteraan guru honorer dibayar perbulan.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur serta mengawasi jalannya proses pembangunan jalan penghubung antar kecamatan (Nosu, Pana'dan Tabang)

3. Kejelasan status dan fungsi bandara Sumarorong yang sampai saat ini minim fungsi bahkan berhenti beroperasi sampai sekarang.

4. Mendesak pemda Mamasa agar merealisasikan visi dan misi melalui program listrik dan jaringan masuk desa sampai pelosok yang ada di Kabupaten Mamasa yang diyakini berkorelasi dengan pembangunan ekonomi masyarakat mamasa.

5 Memperjelas status legalitas sebagai destinasi pariwisata Sulbar sekaligus mengevaluasi progres pembangunan wisata di kabupaten mamasa.

Aksi ini melahirkan beberapa poin penting, yang kemudian menjadi komitmen bersama, antara masyarakat dan pemerintah.(*)